Sebanyak 25 instansi kementerian atau lembaga menyatakan siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahkan telah menerima pengajuan rincian data aparatur sipil negara (ASN) yang bersedia dimutasi ke IKN.
Berdasarkan data BKN, hingga 15 Maret 2024, ASN yang siap pindah berjumlah 2.505 orang, paling banyak berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, yaitu 321 orang.
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menerangkan, pemindahan ASN akan menyesuaikan skala prioritas dan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Dia bilang, ASN yang bakal pindah kantor ke IKN termasuk jabatan eselon 1 hingga eselon 4.
AS Hibahkan Rp38,9 Miliar untuk Dukung IKN Jadi Kota Pintar
“BKN juga melakukan pengendalian terhadap penugasan ASN ke IKN yang dilakukan oleh PPK agar sesuai standar, prosedur, dan kriteria,” tutur Haryomo saat konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Di samping itu, sambung Haryomo, pemerintah juga telah memutasi 55 pegawai negeri sipil (PNS) ke IKN. Dengan demikian, mereka beralih status menjadi pegawai OIKN.
“Sampai dengan Maret 2024, BKN telah memproses 55 orang PNS yang berasal dari berbagai instansi yang dimutasikan di OIKN. Kemudian statusnya menjadi pegawai OIKN,” tutup Haryono.
PLTS di IKN Beroperasi, Gunakan 21.600 Panel Surya
Daftar instansi yang siap pindah kantor ke IKN
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: 35
- Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana: 39
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan: 31
- Badan Pangan Nasional: 24
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: 25
- Badan Siber dan Sandi Negara: 61
- Kejaksaan Agung: 79
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: 69
- Kementerian Dalam Negeri: 132
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: 205
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 247
- Kementerian Kesehatan: 201
- Kementerian Keuangan: 110
- Kementerian Komunikasi dan Informatika: 59
- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: 56
- Kementerian Luar Negeri 85
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 321
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 47
- Kementerian Perdagangan: 146
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: 49
- Kementerian Sekretariat Negara: 254
- Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah: 35
- Sekretariat Jenderal DPR RI: 87
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 22
- Sekretariat Jenderal MPR: 26
Perusahaan Konstruksi Terbesar di Asia Tengah Datangi IKN, Mau Investasi?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Afdal Hasan lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Afdal Hasan.
