Apa Itu Board of Auditors Milik PBB yang Baru Pilih Indonesia Menjadi Anggotanya?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terpilih menjadi anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) atau Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). BPK RI akan menjabat mulai 2026 hingga 2032.
Melansir dari Kementerian Luar Negeri RI, masuknya BPK RI sebagai anggota baru Board of Auditors PBB tertuang dalam keputusan di Sidang Utama Komite V Majelis Umum PBB di New York, Jumat (7/11/2025).
Pencalonan Indonesia sebagai Board of Auditors sebenarnya sudah diumumkan sejak 2021. Berkat upaya diplomasi maksimal dari pemerintah dan dukungan dari negara PBB lainnya, BPK akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai anggota baru UN BoA.
BPK ditunjuk dan menggantikan China National Audit Office yang menjabat sejak 2020 hingga 2026. Nantinya, BPK sebagai lembaga audit tertinggi di Tanah Air akan bekerja sama dengan Cour des Comptes milik Prancis dan Tribunal de Contas da Uniao milik Brasil.
Mengenal Apa Itu Board of Auditors
Board of Auditors (BoA) atau Dewan Auditor PBB adalah dewan yang didirikan oleh Majelis Umum yang bertugas untuk menyediakan audit independen atas rekening dan pengelolaan PBB beserta dana dan program di bawahnya. Board of Auditors sendiri sudah dibentuk sejak 1946, yang didasarkan pada Resolusi 74 (I) tanggal 7 Desember 1946.
Menyadur dari situs resmi PBB, hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke Majelis Umum melalui Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions—Komite Penasihat untuk Pertanyaan Administrasi dan Anggaran.
Untuk menjalankan tugas itu, Majelis Umum menunjuk tiga auditor dari negara anggota, di mana masing-masing harus menjabat sebagai auditor tertinggi di negaranya (Supreme Audit Institutions/SAIs). Nantinya, auditor-auditor itu akan bekerja sama dan berbagi tanggung jawab dalam mengaudit keuangan PBB.
Dewan ini juga berperan penting untuk meningkatkan tata kelola sistem PBB. Bukan hanya untuk mengaudit keuangan organisasi, Board of Auditors juga memberikan jaminan atas kepatuhan informasi keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing entitas yang diaudit. Dewan juga memeriksa administrasi dan manajemen entitas terkait.
Board of Auditors bertanggung jawab untuk memastikan PBB memanfaatkan sumber dayanya sebaik, seefektif, dan seefisien mungkin demi memenuhi mandatnya. Masa jabatan negara yang mengemban tugas ini adalah selama enam tahun.
Berbagai organisasi di bawah naungan PBB akan diaudit oleh dewan ini, misalnya UNICEF, UNESCO, UNWTO, FAO, WHO, ICAO, UNRWA, dan lainnya.
BPK Sebagai Auditor Baru PBB
Terpilihnya Indonesia menunjukkan peningkatan peran aktifnya dalam tata kelola dan akuntabilitas global. Selain itu, ditunjuknya BPK sebagai anggota audit organisasi perhimpunan negara-negara terbesar di dunia itu juga mencerminkan kepercayaan internasional pada integritas dan profesionalisme BPK.
Di sisi lain, keberhasilan ini merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan mitra yang kompeten, terpercaya, serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong praktik tata kelola yang baik di tingkat global.
“BPK berkomitmen memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik di PBB melalui pemeriksaan yang independen, profesional, efisien, dan inovatif,” demikian bunyi pernyataan Kemlu RI.
Keanggotaan Indonesia dalam Board of Auditors juga dirasa tepat di tengah upaya reformasi PBB. Besar harapan bahwa Indonesia dapat berkontribusi untuk memberikan dampak besar dalam tata kelola sistem PBB.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Firda Aulia Rachmasari lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Firda Aulia Rachmasari.
Tim Editor 
