Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan PT Pertamina (Persero) untuk sementara menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah lonjakan harga minyak duniaselama belum ada penyesuaian harga di tingkat konsumen.
“Sementara sepertinya Pertamina. Sementara, ya,” kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu menegaskan bahwa beban kenaikan harga minyak global belum langsung diteruskan ke masyarakat. Di saat harga BBM nonsubsidi belum berubah, ruang penyangga sementara berada di tubuh Pertamina.
Menurut Purbaya, kondisi keuangan Pertamina masih cukup kuat untuk menahan selisih tersebut. Salah satu penopangnya ialah pembayaran kompensasi dari pemerintah yang kini disebut berjalan lancar.
“Sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, yang kompensasi kan sekarang kami bayar tiap bulan 70% terus-terusan. Jadi, keuangan Pertamina juga amat baik,” ujarnya.
Kompensasi sendiri merupakan dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha, seperti Pertamina atau PLN, guna menutup selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah dan harga keekonomian di pasar.
Dalam konteks energi, kompensasi diberikan kepada Pertamina untuk menutup selisih harga jual Pertalite yang masuk kategori Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Sebelumnya, pemerintah memastikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, tidak mengalami kenaikan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keputusan itu diambil setelah koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga menegaskan pasokan BBM nasional tetap aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak terpancing isu kenaikan harga maupun melakukan pembelian berlebihan.
Di sisi lain, tekanan pasar energi global masih tinggi. Harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate (WTI) kini berada di kisaran US$100 per barel, jauh di atas rerata harga minyak pada Januari 2026. Saat itu, harga Brent tercatat sekitar US$64 per barel.
Lonjakan tersebut memperbesar tekanan terhadap biaya impor dan harga keekonomian BBM di dalam negeri. Namun untuk saat ini, pemerintah memilih menahan perubahan harga, dengan Pertamina menjadi pihak yang lebih dulu menyerap selisihnya. (Semut/Z-10)
