ISTANA Kepresidenan memberikan penjelasan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di dalam Rapat Paripurna DPR RIRabu (20/5/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya menyamakan pandangan dan menyatukan kekuatan nasional dalam menjaga perekonomian.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi kehadiran Presiden dalam rapat yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut. Menurutnya, momentum ini sangat krusial bagi arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan.
“Insyaallah (Bapak Presiden) hadir. Kebetulan tanggal 20, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” ujar Prasetyo Hadi, Selasa (19/5).
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen. Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato menyampaikan KEM-PPKF sekitar pukul 10.00 WIB.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa kehadiran langsung Presiden untuk menyampaikan KEM-PPKF merupakan peristiwa bersejarah. Biasanya, agenda ini diwakili oleh menteri terkait, namun secara aturan Presiden diperbolehkan menyampaikannya secara langsung.
“Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2027,” kata Dasco.
Selain penyampaian KEM-PPKF, Rapat Paripurna besok juga akan membahas dua agenda penting lainnya yakni laporan Baleg DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 danPendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Langkah Presiden Prabowo ini dipandang sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam transparansi dan koordinasi lintas lembaga untuk menghadapi tantangan ekonomi global melalui instrumen nilai tukar rupiah yang stabil dalam postur anggaran mendatang. (Z-10)
