ANGGOTA Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai bahwa penerapan istitha’ah kesehatan bagi calon jemaah haji masih perlu mendapat perhatian serius. Meski penyelenggaraan haji 2026 berjalan cukup baik, evaluasi terhadap aspek kesehatan jemaah dinilai tetap penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji mendatang.
Menurut Netty, pemahaman mengenai istitha’ah haji selama ini masih sering dikaitkan dengan kemampuan finansial semata. Padahal, kemampuan kesehatan juga menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum seseorang berangkat menunaikan ibadah haji.
“Istitha’ah Haji itu bahwa jemaah haji yang akan berangkat dinyatakan memiliki kemampuan. Bukan hanya kemampuan membayar biaya atau terkait ongkos naik Haji saja, tapi juga Istitha’ah dalam aspek kesehatan,” kata Netty dalam keterangannya, Selasa (2/6).
Berdasarkan hasil pengawasan langsung di Arab Saudi, Netty menemukan masih banyak jemaah Indonesia yang berangkat dalam kondisi kesehatan rentan. Sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, hingga gagal ginjal.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian serius adalah adanya jemaah dengan kondisi kanker stadium akhir yang tetap diberangkatkan ke Tanah Suci. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap mekanisme penetapan istitha’ah kesehatan.
“Salah satu yang juga sangat miris, ada jemaah Haji yang menderita kanker stadium akhir. Di Tanah Suci, setiap hari beliau merasa kesakitan. Seharusnya yang seperti ini tidak diperbolehkan berangkat,” ujarnya.
Netty menjelaskan, tantangan yang dihadapi jemaah di Tanah Suci tidak hanya berkaitan dengan suhu udara yang tinggi. Padatnya aktivitas ibadah, jarak tempuh yang cukup jauh, serta konsentrasi jutaan jemaah dari berbagai negara menjadi beban fisik tersendiri, terutama bagi lansia dan penderita penyakit kronis.
Ia mencontohkan rangkaian puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang membutuhkan kondisi fisik prima. Sejak 8 Dzulhijjah, jemaah telah berada di Arafah untuk mempersiapkan pelaksanaan wuquf pada 9 Dzulhijjah.
“Pada saat wukuf, jamaah haji tinggal di Arafah, melaksanakan salat, berdzikir, dan sejumlah kegiatan ibadah lainnya mulai siang hingga Maghrib,” ujarnya.
Menurut Netty, masih banyak jemaah haji yang memerlukan pendampingan kesehatan khusus selama menjalankan ibadah. Sebagian harus menggunakan ambulans untuk mobilisasi, sementara lainnya membutuhkan pengawasan medis secara intensif. Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat sistem skrining kesehatan sejak jauh hari sebelum keberangkatan.
Selain pemeriksaan kesehatan, pembinaan berkelanjutan juga dinilai perlu dilakukan melalui program rujuk balik, edukasi keluarga, pemeriksaan kesehatan rutin, kepatuhan mengonsumsi obat, hingga pemenuhan kebutuhan gizi calon jemaah.
Netty juga menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, puskesmas, serta rumah sakit dalam memastikan kesiapan kesehatan jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Di samping itu, kebutuhan tenaga kesehatan selama operasional haji juga menjadi perhatian. Berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah sektor dan kelompok terbang (kloter), ia menilai jumlah petugas kesehatan masih perlu ditambah.
“Penambahan jumlah petugas di setiap kloter nampaknya menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk penyelenggaraan haji tahun yang akan datang,” ucapnya.
Bagi Timwas Haji DPR RI, evaluasi terhadap penerapan istitha’ah kesehatan bukan hanya berkaitan dengan persyaratan administrasi keberangkatan. Langkah tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan jemaah serta memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, dan sesuai kemampuan yang dipersyaratkan dalam syariat Islam. (H-3)
