Beberapa waktu yang lalu saya berselancar pada kolom komentar postingan Instagram @rutekidul. Postingan itu berisi tentang keadaan orang-orang yang sedang santai selonjoran di kursi duduk kereta ekonomi tegak lurus.
Kolom komentarnya menarik. Tak sedikit yang terang-terangan mengaku sengaja membeli dua tiket agar bisa nyaman di kereta. Tentunya dengan harga yang lebih murah ketimbang kereta ekonomi bisnis, premium, dan eksekutif.
Barangkali, praktik tersebut tidak tampak sebagai persoalan besar jika dilihat dari sudut pandang individu. Seseorang membeli dua tiket dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbeda (bisa jadi memakai KTP keluarga atau sahabatnya) di KAI Access dengan uangnya sendiri, sehingga memiliki hak atas dua kursi tanpa diketahui pihak KAI.
Akan tetapi, persoalannya jadi berbeda ketika objek yang diperebutkan adalah ekonomi Public Service Obligation (PSO). Kereta jenis ini bukan sekadar layanan komersial biasa, melainkan moda transportasi yang memperoleh subsidi dari negara agar masyarakat dapat menikmati tarif yang lebih terjangkau.
Beberapa contoh kereta ekonomi PSO ada, KA Airlangga (relasi Jakarta-Surabaya) dengan harga hanya Rp104.000, KA Sritanjung (Yogya-Surabaya) Rp88.000, atau KA Probowangi (Ketapang-Surabaya) dengan harga Rp55.000.
Kereta ekonomi PSO dibuat murah supaya terjangkau bagi mereka yang membutuhkan
Subsidi pada kereta PSO lahir dari prinsip pemerataan akses transportasi. Negara mengeluarkan anggaran subsidi agar masyarakat memiliki kemampuan ekonomi terbatas tetap dapat bepergian dengan biaya murah dan aman. Dengan kata lain, tujuan utamanya bukan kenyamanan ekstra bagi sebagian orang, melainkan memperluas kesempatan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.
Ketika satu orang sengaja membeli dua tiket dengan identitas berbeda agar bisa selonjoran dan mendapat ruang yang lebih lega, berarti ada satu kursi tidak bisa diakses oleh orang lain ketika pesan tiket. Kalau ini dinormalisasi, bayangkan ada berapa orang yang kesulitan mendapat tiket kereta ekonomi PSO. Memang tiket tersebut dibayar, tetapi apakah praktik semacam ini selaras dengan semangat subsidi publik?
Permasalahan ini semakin relevan mengingat tingginya permintaan terhadap kereta ekonomi PSO. Pada hari-hari biasa, sejauh yang saya amati, tiket kereta PSO adalah yang gampang habis, apalagi di musim liburan seperti lebaran dan lain-lain.
Bayangkan, mereka yang ekonominya pas-pasan mau pulang kampung dan mengincar ekonomi PSO ternyata tiketnya habis. Mereka terpaksa mengubah jadwal pulang, mengubah moda transportasi yang lebih mahal, atau bahkan gagal pulang. Bukankah situasi ini lebih penting ketimbang memuaskan hasrat pribadi?
Sampai tulisan ini ditulis, saya belum menemukan aturan terkait larangan sengaja membeli dua tiket dengan identitas berbeda untuk menguasai dua kursi. Namun, dalam hal etika, tentu ini kurang baik karena menyangkut kepentingan publik. Meskipun (misal) tidak ada aturan yang mengatur atau melarang, etika tetap harus diutamakan demi kepentingan bersama.
Mending pilih kereta ekonomi New Gen
Jika tujuan utamanya mencari kenyamanan, membeli dua tiket mobil ekonomi PSO bukanlah pilihan bijak. Pilihan yang lebih masuk akal adalah menggunakan mobil ekonomi non-PSO, khususnya jaringan Ekonomi Generasi Baru yang menawarkan kursi lebih ergonomis, ruang kaki lebih lega, dan suasana perjalanan yang jauh lebih nyaman.
Memang tarifnya lebih tinggi, tapi memang itulah konsekuensi dari layanan dengan tingkat kenyamanan yang lebih baik. Apalagi jarak tarifnya tidak jauh berbeda dengan membeli dua tiket PSO, kok.
Ambil contoh KA Airlangga. Harga tiketnya sekitar Rp104.000. Jika seseorang sengaja membeli dua tiket agar memperoleh dua kursi untuk dirinya sendiri, total biaya yang dikeluarkan menjadi sekitar Rp208.000. Dengan nominal tersebut, sebenarnya sudah tersedia berbagai pilihan kereta ekonomi nonsubsidi yang menawarkan kualitas perjalanan lebih baik tanpa harus “mengunci” satu kursi yang seharusnya dapat dimanfaatkan penumpang lain.
Misalnya, KA Jayakarta atau KA Kertajaya yang termasuk kategori ekonomi non-PSO. Pada banyak jadwal perjalanan, tarifnya berada di kisaran Rp200.000 hingga Rp300.000. Selisih harganya tidak terlalu jauh dibanding membeli dua tiket PSO, tetapi penumpang memperoleh kenyamanan yang memang disediakan oleh kelas layanan tersebut.
Lebih baik memilih layanan lain kalau mengincar kenyamanan
Cara di atas lebih sejalan dengan prinsip. Kenyamanan tambahan seharusnya diperoleh melalui layanan yang lebih tinggi, bukan dengan mengurangi kesempatan orang lain menggunakan layanan bersubsidi.
Kereta ekonomi PSO pada dasarnya diselenggarakan agar masyarakat memiliki akses terhadap transportasi dengan tarif terjangkau. Ketika satu orang sengaja membeli dua kursi hanya demi ruang pribadi, kursi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan penumpang lain menjadi tidak dapat diakses.
Padahal, pada waktu-waktu tertentu, tiket PSO sering habis dalam waktu singkat karena tingginya permintaan. Di balik satu kursi yang kosong itu, bisa saja ada pekerja, mahasiswa, atau keluarga yang akhirnya harus mencari moda transportasi lain dengan biaya lebih mahal.
Karena itu, apabila kemampuan finansial memungkinkan untuk mengejar kenyamanan, berpindah ke kereta ekonomi nonsubsidi merupakan pilihan yang lebih proporsional. Sedikit lebih mahal adalah hal yang wajar karena memang membeli kualitas layanan yang lebih baik.
Dengan begitu, kebutuhan akan kenyamanan tetap terpenuhi tanpa mengurangi akses masyarakat lain. Ingat, kursi kereta ekonomi PSO yang sejak awal dirancang sebagai layanan transportasi publik bersubsidi.
Penulis: Aqil Husein Almanuri
Editor: Kenia Intan
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini dari.
Terakhir diperbarui pada 3 Juli 2026 oleh
