KETIDAKPASTIAN ekonomi global mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi strategi pembangunan. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat tidak lagi cukup menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga diperlukan terobosan baru dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Pesan tersebut mengemuka pada Dialog Otonomi Daerah yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Forum bertajuk Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah itu menyoroti pentingnya membangun ekonomi daerah yang lebih tangguh melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi layanan publik, serta kolaborasi dengan sektor swasta.
Ekonom senior sekaligus pendiri Core Indonesia Hendri Saparini mengatakan tekanan ekonomi global akibat ketidakpastian perdagangan internasional menciptakan tantangan baru bagi daerah. Situasi itu diperparah dengan kecenderungan kebijakan yang kembali memusat sehingga ruang fiskal pemerintah daerah menjadi semakin terbatas.
Menurut Hendri, kepala daerah tidak lagi cukup berfokus pada pengelolaan APBD, melainkan harus mampu menciptakan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing wilayah.
“Kita melihat pemerintah kini menuju ke re-sentralisasi sampai masa kepresidenan 2029. Karena itu, daerah memerlukan pendekatan baru. Pemimpin daerah kini bukan hanya mengatur PAD, tetapi juga mencari cara bagaimana menciptakan lapangan kerja dan produktivitas lebih tinggi tanpa bersandar pada APBD,” ujarnya.
Ia menawarkan konsep dual engine economy sebagai solusi memperkuat ekonomi daerah. Konsep itu mengintegrasikan birokrasi pemerintah dengan aktivitas bisnis sosial sehingga pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tapi juga jadi katalis pertumbuhan ekonomi.
Menurut Hendri, inovasi pembiayaan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah, mulai dari digitalisasi layanan rumah sakit untuk mengurangi kebocoran anggaran, pemanfaatan dana diaspora, hingga membuka peluang kerja sama dengan lembaga donor internasional.Selain memperkuat fiskal, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur juga jadi faktor penting dalam mendorong iklim ekonomi yang lebih produktif.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan sekitar 33% dari total 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma. Kondisi ini menjadi tantangan bagi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan ekonomi.
Untuk mendukung reformasi birokrasi, BKN memangkas proses mutasi ASN menjadi lima hari kerja dan menyediakan layanan profiling kompetensi gratis bagi sekitar 650 ribu calon pejabat sepanjang 2026.
Sejumlah pemerintah daerah juga membagikan pengalaman dalam mencari sumber pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan anggaran.Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menjelaskan bahwa pemerintah daerah menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembiayaan berbagai layanan publik, mulai dari sektor kesehatan hingga dukungan bagi tenaga pendidik.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masyarakat dapat memantau penerimaan pajak maupun belanja daerah secara real time sehingga transparansi meningkat dan berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah.
Potensi ekonomi baru juga masih terbuka di sektor maritim. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Liana Trisnawati menyebut terdapat 441 pelabuhan pengumpan regional yang belum dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten. Jika dikelola daerah sesuai ketentuan UU No 23/2014, aset itu berpotensi jadi sumber pendapatan baru dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.
Pada sisi lain, Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Setiyo Wibowo melihat persoalan sampah sebagai peluang ekonomi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Isu sampah sudah jadi isu sosial dan politik. Padahal, jika dikelola dengan ekosistem tepat, sampah harus bisa dimonetisasi, harus bisa menjadi uang,” ujarnya.
Dialog nasional itu menghasilkan satu pesan utama bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ke depan tidak lagi dapat bergantung pada transfer pemerintah pusat semata. Penguatan PAD, transformasi birokrasi, digitalisasi layanan, pemanfaatan aset daerah, kolaborasi dengan dunia usaha, serta inovasi dalam mengelola potensi lokal jadi fondasi baru untuk menciptakan ekonomi daerah yang lebih tangguh, produktif, dan berdaya saing di tengah tekanan ekonomi global. (H-2)
