Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan dan keleluasaan yang diberikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk melakukan transformasi birokrasi.
Erick, di Jakarta, Rabu, mengatakan arahan Presiden untuk melakukan pembenahan birokrasi terus dijalankan Kemenpora.
Pembenahan itu mulai, lanjutnya, menunjukkan hasil melalui peningkatan kinerja kementerian.
Menurut Erick, penilaian terhadap transformasi birokrasi Kemenpora mencapai 83 persen yang berarti terdapat peningkatan dibandingkan sebelumnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terus mendampingi proses pembenahan tersebut.
Baca juga: Kemenpora: Prestasi cabang olahraga mandiri tentukan dukungan ke depan
“Sekarang penilaiannya mencapai 83 persen. Tentu, itu belum menjadi target akhir dan akan terus kami tingkatkan meskipun sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Selain transformasi birokrasi, Erick menyebut Kemenpora kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Alhamdulillah, kami kembali mendapatkan WTP. Itu menjadi hal yang positif bagi upaya perbaikan tata kelola Kemenpora,” katanya.
Erick juga mengatakan tindak lanjut terhadap temuan BPK di Kemenpora telah mencapai 81 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kementerian dan lembaga lain yang disebut berada pada angka 76 persen.
Meski demikian, dia menegaskan capaian tersebut belum membuat Kemenpora berpuas diri karena pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara harus terus ditingkatkan.
Baca juga: Kemenpora perketat pengawasan anggaran pelatnas bersama BPKP
“Kalau bisa, pertanggungjawaban terhadap keuangan negara terus kami dorong ke angka yang jauh lebih tinggi,” ujar Erick.
Menurut dia, capaian transformasi birokrasi dan opini WTP menjadi dua indikator bahwa pembenahan tata kelola di lingkungan Kemenpora mulai menunjukkan hasil.
Kemenpora selanjutnya juga akan memperkuat penerapan sistem e-procurement dan e-budgeting untuk memastikan pengelolaan anggaran semakin transparan dan akuntabel.
Erick menegaskan seluruh proses penganggaran harus dilakukan secara terbuka agar tidak memberikan ruang terhadap penyalahgunaan anggaran negara.
Pewarta: Muhammad Ramdan
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
