Namun, persoalan subsidi klub dan insentif AFP memiliki mekanisme pembiayaan yang berbeda dengan anggaran pemerintah. Menurut Yunus, kebutuhan tersebut semestinya ditopang oleh sumber pendanaan non-APBN, seperti sponsor, kerja sama komersial, maupun pemasukan organisasi lainnya.
Atas dasar itu, PSSI akan memeriksa pengelolaan keuangan non-APBN FFI untuk mengetahui penyebab belum terpenuhinya sejumlah kewajiban organisasi. Pemeriksaan tersebut mencakup sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, hingga kewajiban kepada klub dan asosiasi futsal provinsi.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” ucap Yunus Nusi.
PSSI menyebut audit tersebut bertujuan memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan FFI sekaligus memastikan pengelolaan organisasi dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan diharapkan bisa menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan kewajiban kepada klub dan AFP.
Yunus juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pencapaian tim nasional dan keberlangsungan organisasi. Menurutnya, perkembangan futsal Indonesia tidak hanya bergantung pada prestasi di level internasional, tetapi juga membutuhkan dukungan terhadap kompetisi dan pembinaan di daerah.
“Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional. Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” papar Yunus Nusi.
