Jumlah Prodi Melimpah, tapi Kenapa Lulusan Sulit Terserap Kerja?

tirto.id – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, meminta kampus perguruan tinggi menahan diri membuka program studi (prodi) baru. Ia justru mendorong prodi yang memiliki rumpun keilmuan serupa untuk digabung agar pengelolaannya lebih sederhana.

Dalam forum Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026, Brian juga turut menyinggung beban administrasi dan akreditasi yang ikut bertambah seiring banyaknya prodi.

“Mumpung para rektor berkumpul, tolong jangan kebanyakan Prodi. Pegal ngurus akreditasi. Prodi-prodi itu digabung-gabungin saja, di-merger,” ucap Brian dalam acara yang bertempat di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (2/10/2026).

Wamendiktisaintek, Stella Christie, kemudian meluruskan bahwa ide penggabungan prodi bukan semata untuk menghemat jumlah prodi di perguruan tinggi. Menurut Stella, inisiatif ini perlu dimaknai sebagai usaha meningkatkan kompetensi lulusan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Sebenarnya kita bukan fokus kepada prodinya, tapi kita harus memastikan bahwa kita menyiapkan lulusan yang bisa mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan yang bagus,” kata Stella usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/10/2026).

Stella juga mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (AI) mulai berdampak terhadap pekerjaan bagi lulusan baru. Oleh karena itu, pendidikan tinggi perlu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

“Ini adalah suatu yang tidak bisa kita pungkiri. Kita harus antisipasi dan bagaimana kita menghadapi dengan sebaik-baiknya. Jadi ini semua sedang dikaji. Tapi adaptasi adalah kunci nomor satu. The only constant is change,” tuturnya.

Persoalannya, jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap kerja memang besar. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Mei 2026, sekitar 1,03 juta dari 7,22 juta penganggur adalah lulusan D4 hingga S3. Distribusi pengangguran sarjana ada di angka 14,31 persen, sementara diploma berada di 2,48 persen.

Lantas, di tengah banjirnya prodi yang tengah diwacanakan untuk dilakukan diet, mengapa lulusan sarjana sulit terserap kerja?

Sejumlah Prodi Berada dalam Titik Jenuh

Aktivis pendidikan Taman Siswa, Darmaningtyas, menilai buka-tutup program studi adalah persoalan wajar. Menurutnya, ada bidang tertentu yang memang sudah terlalu banyak menghasilkan lulusan dan patut dibatasi.

Prodi keguruan menjadi salah satu contoh dalam sorotannya. Ia menyebut lulusan bidang tersebut mencapai ratusan ribu setiap tahun, sementara kebutuhan guru jauh lebih kecil.

“Lulusan prodi keguruan itu setiap tahunnya kalau enggak salah mencapai 250.000 atau 400.000, sementara kebutuhannya paling cuma 20.000. Jadi mayoritasnya mungkin enggak diperlukan lagi. Saya kira untuk prodi keguruan perlu ada moratorium,” kata Darma kepada Tirto, Rabu (7/10/2026).

Namun, dirinya mengakui bahwa kebijakan tersebut tidak mudah diambil karena prodi keguruan kini menjadi penyelamat banyak kampus swasta. Meski demikian, menurutnya pemerintah harus tegas menutup prodi yang terbukti tidak sesuai kebutuhan pasar.

Darma juga menyoroti prodi seperti komunikasi, hukum, dan manajemen yang telah terlalu banyak dibuka oleh perguruan tinggi. Namun sebelum itu, pemerintah menurutnya perlu melihat kembali apakah pasar kerja masih mampu menyerap lulusan dari bidang-bidang tersebut.

Namun secara bersamaan, ia meminta pemerintah tidak hanya melihat prodi berdasarkan jumlah lulusan dan permintaan pasar.

Bidang-bidang agromaritim dan kehutanan misalnya, menurut Darma, justru dibutuhkan meski peminatnya kurang. Untuk bidang semacam itu, Darma menyarankan pemerintah mengambil langkah pemberian insentif.

“Padahal untuk menjadi bangsa yang kuat, kita perlu dukungan swasembada pangan. Dikti belum memberikan insentif, termasuk mungkin beasiswa,” ujar Darma.

Birokratisasi dan Kapitalisasi Pendidikan Tinggi

Dukungan terhadap penertiban prodi, bagi Darma, tidak berarti pendidikan tinggi harus sepenuhnya tunduk pada pasar. Ia menarik garis batas antara bidang keilmuan yang memang perlu mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja dan bidang yang memiliki fungsi lebih luas bagi perkembangan peradaban dan kemanusiaan.

“Indikator prodi masih relevan atau tidak itu ya dibutuhkan pasar atau tidak, kalau enggak ya lebih baik ditutup, kecuali bidang-bidang seperti sastra, filsafat, seni, itu belum tentu dibutuhkan pasar, tetapi itu dibutuhkan oleh peradaban,” ujarnya.

Menurutnya, mahasiswa bidang-bidang tersebut sejak awal memang harus memahami bahwa pendidikan yang mereka enyam tidaklah berorientasi langsung pada pemerolehan pekerjaan, melainkan untuk tujuan mengembangkan pikiran, rasa, dan kebudayaan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, turut memperluas batas tersebut. Ia menilai wacana merger prodi mencerminkan bercokolnya cara pandang birokratis dan orientasi pada pasar dalam cara pemerintah melihat pengelolaan pendidikan tinggi.

Menurut Ubaid, masalah penyerapan lulusan tidak dapat disederhanakan secara berlebih menjadi persoalan terlalu banyaknya nama prodi. Ada persoalan struktur ekonomi, kualitas pembelajaran dan riset, hingga ketimpangan mutu antarperguruan tinggi di balik itu semua.

“Mendikte arah keilmuan perguruan tinggi semata-mata demi memenuhi selera pasar kerja jangka pendek adalah bentuk penyempitan makna hakiki pendidikan tinggi,” kata Ubaid, dihubungi Tirto, Rabu (8/10/2026).

Dirinya juga menilai masalah tidak nyambungnya (mismatch) antara tingkat pendidikan tinggi dengan permintaan di lapangan kerja, tidak terutama muncul karena variasi prodi terlalu banyak. Menurut Ubaid, persoalannya justru terletak pada kurikulum yang kaku, lemahnya keterlibatan industri dan masyarakat dalam pengembangan ilmu, serta belum adanya pemetaan kebutuhan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

“Pemerintah belum memiliki peta jalan kebutuhan SDM berbasis data yang presisi hingga 10 sampai 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menolak penyerapan kerja dan gaji pertama sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah prodi.

Perguruan tinggi, menurutnya, tak dapat dipandang hanya dalam acuan kalkulasi seberapa cepat lulusannya terserap kerja, melainkan juga harus dilihat dari kontribusi keilmuan, dampak sosial, kualitas pembelajaran, riset, serta kebutuhan jangka panjang terhadap ilmu-ilmu strategis.

“Dunia kerja bersifat dinamis dan berubah cepat, sementara pembentukan ilmu pengetahuan dan karakter berpikir membutuhkan proses berkelanjutan. Jika perguruan tinggi terus-menerus mengekor kebutuhan pasar kerja saat ini, kampus akan selalu tertinggal,” terangnya.

Setali tiga uang dengan Ubaid, Pengamat Ketenagakerjaan dan Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Prof. Tadjuddin Noer Effendi, juga melihat kurikulum pendidikan di dalam negeri telah terpaut jauh dengan teknologi.

“Dunia pendidikan kita, terutama perguruan tinggi, itu tertinggal kira-kira 10-20 tahun dibandingkan dengan teknologi. Makanya itu juga susah cari kerja,” ujar Tadjuddin membuka argumentasinya.

Menurut Tadjuddin, perkembangan teknologi di berbagai bidang telah mengubah kebutuhan dunia kerja. Perubahan itu membuat lulusan perguruan tinggi perlu dibekali kompetensi yang lebih spesifik, bukan sekadar pengetahuan umum yang diperoleh dari bangku kuliah.

“Sejak berkembangnya teknologi di dalam berbagai macam bidang, terutama berkaitan dengan teknologi digital, AI, dan sebagainya, harus ada tambahan kompetensi. Tidak cukup sarjana umum yang hanya mengerti teori, gitu. Enggak butuh itu. Mereka butuhnya yang pas, yang khusus, kompetensi khusus,” paparnya.

Untuk melihat realita ini, Tadjuddin merujuk analisis LPEM FEB Universitas Indonesia per Agustus 2025 yang menunjukkan sejumlah bidang keilmuan umum menyumbang porsi cukup besar dalam kelompok penganggur sarjana. Dalam daftar ini, manajemen menyumbang 10,3 persen, disusul hukum 9 persen, ekonomi 8,7 persen, pendidikan 7,1 persen, akuntansi 5,1 persen, serta informatika dan ilmu komputer 4,6 persen.

Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan lulusan teknik. Menurut Tadjuddin, pendidikan di bidang teknik cenderung sudah mengarahkan mahasiswa pada spesifikasi keahlian tertentu sejak awal, sehingga kompetensi mereka lebih mudah dikenali ketika memasuki pasar kerja.

“Kalau sarjana teknik tidak banyak yang menganggur karena mereka sudah spesifikasi teknik apa? Teknik nuklir, teknik metalurgi, teknik mesin. Kalau ekonomi, ekonomi apa? Ekonomi kan harus ada spesifiknya, bukan hanya ekonomi aja,” ujarnya.

Bagi Tadjuddin, persoalan ketidaksesuaian, karenanya tidak semata-mata dapat ditempatkan dalam kamar pembahasan jumlah prodi. Persoalan yang lebih mendasar adalah banyaknya lulusan yang mengantongi pengetahuan umum, tetapi tidak dibekali kompetensi khusus yang dibutuhkan perusahaan.

“Yang masalah itu sekarang sesungguhnya bukan banyaknya jurusan, tapi banyak jurusan itu bersifat umum, hanya tahu teori tapi tidak punya spesifikasi apa nama kompetensi,” kata Tadjuddin.

Dengan logika itu, Tadjuddin justru tidak melihat pembukaan prodi baru sebagai sesuatu yang otomatis buruk. Prodi baru yang lebih spesifik, menurutnya, bisa-bisa diperlukan ketika pasar kerja memang membutuhkan kompetensi yang belum tersedia dalam pendidikan yang umum.

Solusinya Berada di Luar Prodi

Kebutuhan terhadap kompetensi yang lebih spesifik tersebut juga berkaitan dengan perubahan pola rekrutmen perusahaan yang menginginkan lulusan siap jadi.

“Dulu itu pada umumnya S1 masih mudah diterima masuk. Tapi kemudian biasanya ada training khusus selama 6 bulan atau 3 bulan supaya mereka bisa ditempatkan sesuai kebutuhan perusahaan. Tapi perusahaan enggak mau lagi training seperti itu. Sekarang mahal biayanya. Mereka maunya siap jadi, siap kerja,” katanya.

Karenanya, ia melihat, ketimbang melakukan penghematan prodi, tambahan pembekalan pelatihan kerja dan magang lebih penting dalam penyelesaian masalah mismatch dengan kebutuhan lapangan kerja. Lulusan sarjana yang masih membawa kompetensi umum, perlu diberi kesempatan memperoleh kompetensi khusus sesuai kebutuhan industri, tanpa harus banyak mengutak-atik ranah keilmuwan di perguruan tinggi.

“Penyelesaiannya bukan merger. Penyelesaiannya adalah memperbanyak pusat-pusat pelatihan tenaga kerja yang pelatihan itu dia mempunyai kompetensi tertentu,” jelasnya menyarankan.

Di sisi lain, Ubaid menawarkan pembenahan dari dalam perguruan tinggi tanpa harus menghapus beberapa prodi. Menurutnya, persoalan ketidakcocokan dapat dilakukan dengan reformasi kurikulum yang membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi lintas bidang sesuai kebutuhan yang terus berubah.

“Solusi alternatif yang lebih berkeadilan dan substantif adalah reformasi kurikulum berbasis fleksibilitas interdisipliner. Berikan kebebasan lintas disiplin ilmu kepada mahasiswa tanpa harus menghapus atau me-merger nama prodinya,” pungkas Ubaid.