MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan peran Bea Cukai masih tetap sama seiring kebijakan ekspor melalui satu pintu. Seperti diberitakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi dilakukan oleh BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
“Ya tetap seperti biasa. Dia (PT DSI) yang melakukan trading tapi kan ekspor-impor yang meriksa Bea Cukai. Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang,” kata Purbaya saat ditemui usai mengikuti rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5).
Menkeu juga mengaku belum pernah mendapat petunjuk dari Presiden Prabowo untuk menghilangkan fungsi Bea Cukai.
“Dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan (rencana) itu ke depannya. Justru dia bilang kan kita perkuat Bea Cukai,” ungkap Purbaya.
“Masih sama perannya tapi akan diperbaiki lagi seperti dalam pidato Bapak Presiden itu. Kalau nggak becus, katanya kepalanya mesti dicopot,” imbuhnya.
Namun perihal apakah akan ada pencopotan petinggi Bea Cukai, Purbaya belum mau mengungkapkan. “Kita masih tunggu keputusan politik di atas,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung mengenai kemungkinan perubahan peran Bea Cukai seiring kebijakan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Hal itu disampaikan Luhut di sela-sela acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Senin (25/5).
“Kita lihat aja nanti. Kalau memang nanti gak perlu ya, ngapain pakai-pakai Bea Cukai? Atau tugasnya Bea Cukai ada, tapi semua AI,” ujar dia.
Namun, Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI Jodi Mahardi mengklarifikasi pernyataan tersebut. Menurutnya, perihal perbaikan tata niaga, visi utama yang sedang didorong, pertama adalah terkait penguatan institusi melalui sinergi sistem.
“Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),” kata Jodi dalam keterangan resmi, Selasa (26/5).
Menurutnya, fokus utama dari pembaruan ini secara spesifik dan terbatas pada sektor Sumber Daya Alam (SDA). Sebagai aset strategis bangsa, kata Jodi, sektor ini membutuhkan standar pengawasan ekstra guna memastikan pencatatan yang presisi dan perlindungan maksimal terhadap penerimaan negara.
“Dalam konteks ini, Bapak Luhut menekankan pentingnya penguatan Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga) yang saat ini telah berjalan sebagai salah satu contoh nyata keberhasilan integrasi tata kelola berbasis sistem,” jelasnya.
Simbara menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam proses tata niaga mineral dan batu bara, mulai dari produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor.
“Sistem ini memungkinkan proses monitoring dilakukan secara lebih terintegrasi, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, sekaligus meminimalkan ruang penyimpangan maupun kebocoran penerimaan negara,” kata dia.
“Ke depan, pendekatan seperti Simbara diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak penguatan tata kelola perdagangan dan ekspor SDA melalui integrasi data yang lebih menyeluruh dan real-time,” pungkasnya. (Ifa)
