Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau (PPAT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Benget Saragih, mengatakan bahwa data hasil survei kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa jumlah perokok dewasa di Indonesia kurang lebih 35,5% atau sekitar 68,8 juta penduduk. Sementara itu, perokok anak usia 10-21 tahun mencapai sekitar 12,4% dan perokok anak cenderung meningkat, meskipun prevalensi menurun. Untuk itu, pemerintah sedang mencanangkan pembatasan jumlah nikotin dan tar terus produk tembakau untuk mengatasi persoalan prevalensi perokok di Indonesia.
“Jadi sebenarnya tidak ada batas aman nikotin dan tar, enggak ada. Nikotin itu pasti berbahaya bagi kesehatan. Hanya ini bagaimana supaya adiksinya, ketergantungannya tidak terlalu menetapkan kadar nikotin. Kalau kita lihat, tau kan orang perokok, kalau enggak merokok dia pusing. Itu karena kadarnya tinggi sekali. Kalau kita lihat perokok-perokok dari luar semuanya enggak ada kadar nikotinnya yang tinggi. Itu aja sih supaya dampaknya jangan terlalu bahaya bagi kesehatan,” ungkapnya beberapa waktu lalu dalam acara yang digelar oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
Lebih lanjut, Benget menambahkan bahwa kebijakan ini tidak akan langsung diterapkan, tapi dilakukan secara bertahap melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Jadi nanti akan diterapkan oleh Kemenko PMK, itu diterapkannya bertahap. Mungkin nanti Kementerian Pertanian mengedukasi petani kita, dilatih, atau dikasih bibit-bibit yang kadarnya enggak begitu tinggi. Itu yang harus dilakukan. Jadi komprehensif, nggak bisa hanya satu pihak semuanya terlibat,” ujar Benget.
Di tempat yang sama, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dr. Nancy Dian Anggraeni, menambahkan bahwa kebijakan ini sudah melakukan kajian dengan tim ahli, baik dari akademisi maupun profesional.
“Nah, ini yang jadi pertimbangan juga. Makanya untuk penerapan nanti rekomendasinya mungkin yaitu tidak bisa langsung. Jadi dilakukan secara bertahap untuk misalnya menyiapkan dari sisi petaninya maupun dari sisi industrinya atau pelaku yang lain,” kata Nancy.
Nancy mengatakan, regulasi ini kemungkinan besar akan berbentuk keputusan menteri yang akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga yang relevan untuk menyosialisasikan aturan ini.
“Tapi kembali, nanti ini kan enggak akan ditetapkan langsung, terutama untuk yang kayak kretek. Kretek kan termasuk yang masih agak sulit dari sisi kadar nikotin dan tarnya ya. Tapi kalau dari industri seperti sigaret kretek mesin, mereka kan udah banyak ekspor juga dengan kadar yang sama gitu. Nah itu mereka bisa lebih langsung menerapkan,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Wahyu Purbowasito, menekankan bahwa kebijakan ini membutuhkan harmonisasi yang mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam industri ini.
“Kalau harmonisasi sepihak kan ya udah pokoknya saya sudah komunikasikan Anda mau setuju apa enggak kan beda lagi. Di sini kan ada kepentingan industri, ada kepentingan kesehatan. Kesehatan nomor satu tapi kita juga harus realistis bahwa orang enggak makan tentu enggak akan bisa sehat juga kan. Kalau itu dilarang kan petani enggak bisa produksi ya mau gimana. Itu juga harus dipastikan bahwa mitigasi itu petaninya mau kita apain. Itu kan juga pemerintah harus aware ke situ. Kalau enggak nanti akan memicu konflik horizontal,” tegas Wahyu. (E-3)
