SEMANGATKebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman anak bangsa mengenai krusialnya peran masyarakat adat. Wilayah adat dinilai sebagai benteng terakhir dalam menjaga keanekaragaman hayati serta mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan di tengah ancaman krisis iklim.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijatsaat membuka diskusi daring bertema “Keanekaragaman Hayati, Masyarakat Adat, dan Pangan” yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (20/5). Menurutnya, wilayah adat menyimpan kekayaan hutan dan sumber pangan lokal yang vital bagi ekosistem.
“Masyarakat adat merupakan benteng terakhir dalam penyelamatan keanekaragaman hayati dan perwujudan kedaulatan pangan berkelanjutan,” ujar Lestari.
Korelasi Kebangkitan Nasional dan Biodiversitas
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menjelaskan bahwa tema Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, “Jaga bangsa demi kedaulatan negara”berkaitan erat dengan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional pada 22 Mei yang mengusung tema “Bertindak pada Ranah Lokal yang Berdampak Global”.
Ia menyoroti data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang mencatat sedikitnya 4,9 juta hektar areal budidaya masyarakat adat menjadi tumpuan sistem pangan lokal mandiri. Secara global, masyarakat adat terbukti melestarikan 80% biodiversitas dunia.
Data Keanekaragaman Hayati Indonesia (Sumber: BRIN):
- Lebih dari 5.500 jenis tanaman pangan.
- Sekitar 33.000 jenis tanaman obat.
- 85% cadangan sagu dunia berada di Indonesia.
Ancaman Penyeragaman Konsumsi
Rerie menyayangkan terjadinya penyeragaman konsumsi pangan secara masif. Data historis menunjukkan pergeseran drastis konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia:
| Komoditas | Masa Lalu | Saat Ini |
|---|---|---|
| Beras | 53,5% | 74,6% |
| Gandum | – | 25,4% |
| Singkong, Jagung, Sagu | 46,5% | Menurun Drastis |
Penyeragaman ini mendesak wilayah adat membuka lahan monokultur yang merusak tata ruang lokal. “Padahal, kita mampu membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal,” tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Perubahan Mindset dan Desentralisasi Pangan
Hilmar Farid, Ph.D. (Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek 2019–2024), menilai adanya masalah kerangka berpikir dalam pembangunan kedaulatan pangan. Meski memiliki 100 jenis karbohidrat lokal, Indonesia justru bergantung pada impor gandum.
“Sistem pangan kita sangat terpusat, padahal kita negara kepulauan. Desentralisasi pangan nasional adalah solusi masa depan,” kata Hilmar.
Senada dengan itu, Helianti Hilman dari Javara Indigenous Indonesia melihat peluang besar ekspor produk pangan lokal ke pasar global seiring tren gaya hidup sehat. Namun, ia mengkritisi bahwa yang terjadi saat ini adalah krisis kebijakan pangan, bukan krisis ketersediaan pangan.
Urgensi Pengakuan Hak Masyarakat Adat
Dari perspektif komunitas, Dicky Senda (Lakoat Kujawas) menyoroti stigma “kurang pangan” di Timor yang muncul hanya karena masyarakat tidak mengonsumsi nasi, padahal sumber pangan lokal sangat melimpah.
Managing Editor Mongabay Indonesia, Sapariah Saturi, menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengakui hak-hak masyarakat adat melalui UU Masyarakat Adat. Tanpa pengakuan hukum, kekayaan hayati dan sumber pangan lokal terancam punah.
Sebagai penutup, wartawan senior Usman Kansong mengingatkan agar pengembangan perkebunan makanan tidak justru mengorbankan hutan demi kebutuhan bioetanol. “Upaya melestarikan keanekaragaman hayati harus dimulai dari hal kecil, seperti mengonsumsi pangan lokal non-beras dalam keseharian,” pungkasnya.
