BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggandeng generasi muda untuk ikut serta mengawal pembangunan dan menjaga kedaulatan di wilayah beranda terdepan NKRI. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kuliah umum interaktif bertajuk “BNPP MENYALA” (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa) Edisi Ketiga di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara, Selasa (9/6/2026).
Program yang diinisiasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian, ini didesain sebagai strategi komunikasi publik untuk mendekatkan isu tata ruang dan geo-politik perbatasan kepada calon-calon aparatur serta pemimpin masa depan.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R Maith, menjelaskan bahwa wilayah perbatasan tidak bisa lagi dilihat dengan sebelah mata atau sekadar menjadi bahan kajian akademis di kelas.
“Mendagri berharap para praja dan mahasiswa memiliki kepedulian serta komitmen untuk turut berkontribusi dalam pembangunan kawasan perbatasan. Literasi publik mengenai wilayah perbatasan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan wilayah negara,” ujar Edfrie melalui keterangannya, Kamis (11/9/2026).
Plt. Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Belly Isnaeni, menegaskan bahwa tata kelola perbatasan kini telah mengalami pergeseran paradigma. Perbatasan bukan lagi sekadar garis pembatas administratif di atas peta melaikan simbol dari kehadiran dan wibawa sebuah negara.
“Perbatasan adalah ruang hidup bersama yang mencerminkan kehadiran negara, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Belly.
Sementara itu, Kelompok Ahli BNPP RI, Robert Simbolon, menambahkan bahwa pengelolaan beranda negara saat ini semakin kompleks. Karakteristik wilayah Indonesia yang 75 persen merupakan perairan membuat wilayah perbatasan sangat terbuka terhadap mobilitas lintas negara dan dinamika hubungan internasional.
Dari sisi pemanfaatan ekonomi daerah, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Sri Ratna Pasiak, menyoroti kekayaan wilayah perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini dinilai memiliki posisi geostrategis yang kuat dengan komoditas unggulan sektor pertanian seperti pala, kelapa, dan cengkeh.
Selain pertanian, sektor kelautan dan perikanan di Sulut juga didorong untuk dioptimalkan guna memacu aktivitas perdagangan nasional serta membuka keran ekspor langsung ke negara tetangga.
Solusi Penguatan SDM dan Nasionalisme
Kendati memiliki potensi ekonomi melimpah, tantangan riil di lapangan masih membayangi. Koordinator Program S3 Administrasi Publik Universitas Negeri Manado, Goinpeace H. Tumbel, mengungkapkan bahwa wilayah perbatasan masih kerap berhadapan dengan keterbatasan akses infrastruktur dasar, mutu pendidikan, hingga risiko degradasi nasionalisme.
Menurut Goinpeace, keterlibatan generasi muda dalam konteks bela negara di era modern tidak selalu berbentuk militeristik, melainkan lewat penguasaan kompetensi profesional (hard skill dan soft skill).
“Pemuda harus didorong untuk berpartisipasi secara inklusif. Penguasaan keahlian yang mumpuni adalah kunci utama agar mereka mampu menjadi agen perubahan ekonomi dan sosial di daerah terluar, demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Goinpeace. (H-2)
