MENTERIEnergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas untuk menjamin stabilitas pasokan energi nasional. Bahlil resmi membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang guna mengatasi kendala yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya.
Pembentukan tim ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, yakni PT PLN (Persero), Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah ini diambil menyusul adanya ketimpangan antara kebutuhan riil dengan realisasi kontrak pengadaan.
“Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Defisit Kontrak 20 Juta Metrik Ton
Bahlil memaparkan data bahwa total kebutuhan batu bara untuk PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah sebenarnya telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang dengan total volume mencapai 190 juta ton.
Namun, dalam implementasinya, terdapat selisih angka yang cukup signifikan, yakni dari total penugasan190 juta ton terdapatkonfirmasi perusahaan sebesar 150–160 juta ton, dan realisasi kontrak134 juta ton.
“Berarti kan tinggal kurang 20 juta ton yang belum dikontrakkan,” ucap Bahlil menjelaskan celah pasokan yang harus segera ditutupi.
Bahlil mengakui kendala utama terletak pada pasokan batu bara kalori sedang (medium). Perusahaan cenderung enggan menyuplai ke PLN karena harga Kewajiban Pasar Domestik (DMO) dipatok sebesar 70 dolar AS per ton, sementara Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 berada di angka 121,83 dolar AS per ton.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto
Menteri ESDM menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah menciptakan transparansi dalam rantai pasok energi primer dan menghilangkan ego sektoral atau ketidaksinkronan data.
“Ini agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi udahlah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara,” tegas Bahlil.
Dengan keterlibatan BPKP dalam tim pengadaan ini, diharapkan proses verifikasi dan pengawasan distribusi batu bara dapat berjalan lebih akuntabel, sehingga ancaman krisis energi akibat kekurangan pasokan pembangkit dapat dihindari secara permanen. (Ant/H-2)
