Jakarta (ANTARA) – Kejagung akan mendampingi perencanaan teknis, tata kelola, dan aspek hukum penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur selaku tuan rumah, serta DKI Jakarta sebagai wilayah penunjang.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna menyatakan kejaksaan akan memberikan pendampingan hukum dan penguatan tata kelola dalam seluruh tahapan penyelenggaraan PON 2028 sehingga tidak ada yang bertentangan dengan hukum.
“Kami akan mendampingi dan memberikan pendapat hukum melalui tata kelola sehingga ini menjadi satu bagian utuh bahwa semua ingin kesuksesan penyelenggaraan PON XXII/2028,” kata Narendra di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu, setelah mengikuti rapat koordinasi dengan Menpora Erick Thohir, Ketum KONI, dan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dia menjelaskan, pendampingan tersebut mencakup proses perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian seluruh tahapan penyelenggaraan agar pelaksanaan PON 2028 berlangsung sesuai ketentuan hukum, transparan, dan akuntabel.
Baca juga: Ketum KONI sebut tim koordinatif tengah kaji persiapan teknis PON 2028
Lebih lanjut dia menjelaskan, Kejagung berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan PON karena ajang olahraga nasional itu tidak hanya memiliki makna bagi persatuan bangsa, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan atlet menuju berbagai kejuaraan internasional, termasuk Olimpiade.
Narendra menambahkan Kejagung akan bekerja sama dengan BPKP, khususnya untuk memastikan setiap kebijakan telah melalui proses evaluasi yang memadai.
Dia menekankan, pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek anggaran, tetapi juga mencakup perencanaan, administrasi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban seluruh kegiatan agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
PON XXII/2028 akan digelar di NTB dan NTT sebagai tuan rumah utama pada November 2028.
Selain kedua provinsi tersebut, Provinsi DKI Jakarta juga akan menjadi wilayah penunjang penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga dalam pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut.
Baca juga: Menpora: Tidak ada pembangunan arena baru untuk PON 2028
Baca juga: Menpora pastikan PON 2028 digelar di tiga provinsi
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
