Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 resmi mengubah aturan mengenai kuasa di bidang perpajakan. Aturan yang mulai berlaku pada 6 Juli 2026 ini menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa pihak yang mewakili wajib pajak benar-benar memiliki kompetensi sesuai ketentuan.
Lalu, apa arti aturan ini bagi perusahaan maupun wajib pajak?
1. Apa itu kuasa wajib pajak?
Kuasa wajib pajak adalah orang yang diberi wewenang oleh wajib pajak melalui surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seperti menyampaikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau mewakili dalam proses administrasi perpajakan.
2. Siapa saja yang bisa menjadi kuasa?
PMK 44 Tahun 2026 membagi kuasa pajak menjadi tiga kategori, sehingga tidak semua orang bisa langsung menjadi kuasa.
3. Konsultan pajak
Konsultan pajak yang memiliki izin praktik resmi dari Menteri Keuangan dapat menjadi kuasa wajib pajak karena telah memenuhi persyaratan kompetensi sesuai peraturan.
4. Pihak lain
Selain konsultan pajak dan keluarga, seseorang juga dapat menjadi kuasa apabila memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi yang ditetapkan pemerintah.
5. Anggota keluarga
Suami, istri, atau kerabat sedarah maupun semenda sampai derajat kedua tetap dapat menjadi kuasa wajib pajak. Berbeda dengan kategori lainnya, kelompok ini tidak diwajibkan memiliki kompetensi tertentu sebagaimana diatur dalam PMK.
6. Mengapa aturan ini dibuat?
Pemerintah ingin meningkatkan kualitas kepatuhan pajak dan memastikan setiap kuasa memahami aturan perpajakan sehingga dapat mewakili wajib pajak secara profesional.
7. Apa dampaknya bagi perusahaan?
Perusahaan perlu meninjau kembali siapa yang ditunjuk sebagai kuasa pajak. Jika sebelumnya menunjuk tax staff internal, perusahaan perlu memastikan orang tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai PMK terbaru.
8. Apa yang harus dilakukan sekarang?
Pelajari ketentuan PMK 44 Tahun 2026, evaluasi penunjukan kuasa pajak, dan pastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi agar proses administrasi perpajakan tetap berjalan lancar dan sesuai aturan.
Aturan ini pada dasarnya bukan untuk mempersulit wajib pajak, melainkan untuk memastikan bahwa pihak yang mewakili urusan perpajakan memiliki kewenangan dan kompetensi yang jelas. Dengan begitu, hak dan kewajiban perpajakan dapat dijalankan secara lebih tertib, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
