Hingga 19 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menjaring 10 kepala daerah dalam rangkaian Operasi Tangkap Tanggan (OTT). Daftar ini terdiri dari sembilan bupati dan satu wali kota, dengan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai kepala daerah terbaru yang masuk dalam pusaran kasus hukum tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, operasi di Sukoharjo pada 9-10 Juli 2026 merupakan OTT ke-16 KPK sepanjang tahun ini. Etik Suryani diduga terlibat pemerasan melalui pemotongan insentif pajak pegawai BPKAD sebesar 40 persen serta setoran rutin OPD. Dalam operasi ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan 25 keping emas dengan nilai total mencapai Rp21,2 miliar.
Ini dia daftar kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026:
- Maidi – Wali Kota Madiun (19 Januari 2026)
Diduga melakukan pemerasan berupa permintaan fee proyek, pemotongan dana CSR, serta penerimaan gratifikasi senilai Rp1,1 miliar (periode 2019–2022) melalui orang kepercayaannya. - Sudewo – Bupati Pati (19 Januari 2026)
Terjerat kasus pemerasan pengisian 601 jabatan perangkat desa. Calon perangkat desa diduga dipatok tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang, dengan total uang terkumpul mencapai Rp2,6 miliar. - Fadia Arafiq – Bupati Pekalongan (3 Maret 2026)
Diduga terlibat konflik kepentingan pengadaan jasa outsourcing. Ia diduga mengintervensi proyek senilai Rp46 miliar agar dimenangkan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, dengan keuntungan pribadi/keluarga mencapai Rp19 miliar. - Muhammad Fikri Thobari – Bupati Rejang Lebong (9 Maret 2026)
Diduga menerima suap atau ijon proyek infrastruktur dari sejumlah kontraktor melalui skema penunjukan langsung dengan total penerimaan sekitar Rp980 juta. - Syamsul Auliya Rachman – Bupati Cilacap (13 Maret 2026)
Diduga memeras 47 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan modus pengumpulan dana THR. Pejabat yang menolak menyetor diancam mutasi, dengan target dana Rp750 juta. - Gatut Sunu Wibowo – Bupati Tulungagung (10 April 2026)
Diduga memeras 16 pimpinan OPD untuk setoran sebelum anggaran dicairkan. Dari target Rp5 miliar, KPK mengamankan sekitar Rp2,7 miliar saat operasi berlangsung. - Edison – Bupati Muara Enim (8 Juni 2026)
Terlibat dugaan suap pengadaan barang dan upaya menyuap pihak swasta senilai Rp1,6 miliar untuk mengubah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. - Suhardiman Amby – Bupati Kuantan Singingi (29 Juni 2026)
Diduga melakukan jual beli jabatan Sekretaris Daerah. Ia diduga meminta imbalan satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar kepada kandidat Sekda. - Syah Afandin – Bupati Langkat (2 Juli 2026)
Diduga menetapkan komitmen fee proyek sebesar 10-17 persen di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman dengan total nilai Rp1,11 miliar. - Etik Suryani – Bupati Sukoharjo (9-10 Juli 2026)
Diduga memotong insentif pajak pegawai BPKAD sebesar 40 persen (total Rp2,93 miliar) serta menerima setoran rutin OPD. Dalam OTT ini, KPK menyita uang tunai dan 25 keping emas dengan nilai total Rp21,2 miliar.
Secara geografis, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus tertinggi, di mana empat kepala daerahnya (Pati, Pekalongan, Cilacap, dan Sukoharjo) menyandang status tersangka. Pola korupsi yang mendominasi sepanjang tahun ini adalah pemerasan terhadap bawahan atau pihak swasta, disusul oleh praktik jual beli jabatan dan ijon proyek.
Catatan Redaksi: Seluruh nama di atas saat ini berstatus sebagai tersangka dalam perkara yang sedang diproses oleh KPK. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkkracht). (Antara/Medcom/Z-10)
