Membaca Arah Baru Rekrutmen TNI di Tengah Ancaman Perang Hibrida

tirto.id – Presiden Prabowo Subianto membuka doktrin baru pertahanan Indonesia. Proses rekrutmen prajurit TNI ke depan tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik.

Kemampuan intelektual kini jadi salah satu pertimbangan dalam penerimaan calon prajurit TNI. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas kesiapan korps militer menghadapi ancaman perang hibrida dan pertempuran siber yang semakin kompleks.

“Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Dudung Abdurachman, usai Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada 800 Perwira Tertinggi TNI dan Polri Seluruh Indonesia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Bukan bagi TNI, permintaan yang sama juga berlaku pada rekrutmen Polisi. Oleh karena itu, calon personel yang menggunakan kacamata tetap dapat diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi. Namun, syarat ini hanya berlaku selama calon memiliki kemampuan intelektual yang baik.

“Kalau misalnya [ikut seleksi] masuk tentara [dan] polisi, pakai kacamata, juga boleh. Tapi [syaratnya] dia pintar,” ujarnya.

Menurut Dudung, perubahan sistem rekrutmen militer ini diperlukan. Kebutuhan akan prajurit dengan kemampuan intelektual tinggi ini menyesuaikan karakter tantangan pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks.

Perang hibrida, penggunaan drone, hingga perkembangan teknologi akan menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi TNI dan Polri. Oleh sebab itu, di masa depan perang tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan fisik prajurit.

Paradoks Garis Depan: Antara Tinggi Badan dan Kecerdasan Buatan

Dudung menjelaskan, rekrutmen TNI dilakukan melalui jalur Tamtama, Bintara, dan Perwira. Persyaratan penerimaan disesuaikan dengan matra yang dipilih, yakni TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), serta ketentuan dalam pengumuman setiap periode penerimaan.

Secara umum, calon prajurit harus berstatus warga negara Indonesia, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, memenuhi batas usia dan pendidikan, serta tidak memiliki catatan kriminal sesuai persyaratan. Calon juga harus memenuhi ketentuan status perkawinan dan persyaratan administrasi lainnya.

Dari aspek fisik, calon wajib memenuhi standar tinggi dan berat badan. Sebagai contoh, penerimaan Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2027 menetapkan tinggi badan minimum 158 sentimeter, sedangkan Bintara PK minimum 163 sentimeter bagi calon pria.

Calon juga harus memenuhi standar kesehatan jasmani dan rohani, termasuk pemeriksaan mata, gigi, jantung, paru-paru, serta kondisi medis lainnya. Persyaratan terkait kacamata dan kelainan penglihatan mengikuti ketentuan jalur penerimaan masing-masing.

Seleksi kemampuan jasmani dapat meliputi lari 12 menit, pull-up, sit-up, push-up, shuttle run, dan renang sesuai materi yang ditetapkan. Selain itu, calon mengikuti pemeriksaan psikologi, mental ideologi, serta tahapan administrasi dan pemeriksaan lainnya.

Kelulusan ditentukan berdasarkan pemenuhan standar pada setiap tahapan seleksi, bukan hanya berdasarkan kondisi fisik atau kelengkapan dokumen.

Menakar Kebutuhan Korps: Keseimbangan Fisik-Intelektual

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, mengatakan TNI AD membutuhkan calon prajurit yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik yang baik, tetapi juga kemampuan berpikir, kemampuan bertempur, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, Donny mengatakan, penyesuaian persyaratan rekrutmen baru, perlu dipahami secara proporsional. Dia menegaskan, penyesuaian ini bukan berarti menghilangkan standar dasar keprajuritan.

“Setiap calon prajurit tetap harus memenuhi persyaratan kesehatan, kebugaran jasmani, mental, psikologi, disiplin, serta kemampuan dasar militer melalui tahapan seleksi yang berlaku,” kata Donny saat dihubungi, Kamis (8/10/2026).

Selain itu, kata Donny, sejalan dengan perkembangan tugas dan kebutuhan organisasi, pendekatan rekrutmen berbasis kebutuhan dan potensi kompetensi juga masuk terus dikaji.

“Artinya, setelah memenuhi standar dasar keprajuritan, potensi dan kemampuan khusus yang dimiliki personel dapat dikembangkan dan diarahkan sesuai karakter tugas serta kebutuhan organisasi,” ujar Donny.

Dia menyebut, penyesuaian rekrutmen tetap sejalan dengan upaya menjaga kualitas dan kesiapan tempur TNI AD melalui prajurit yang tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga mantap secara intelektual.

“Dengan demikian, yang kita bangun bukan prajurit yang hanya unggul secara fisik, atau sebaliknya hanya unggul secara intelektual, tetapi prajurit yang memiliki keseimbangan antara fisik, mental, intelektual, karakter keprajuritan, kemampuan bertempur, dan penguasaan teknologi sesuai tuntutan tugas,” ucap Donny.

Restu Parlemen bagi Reorganisasi Pasukan Khusus Siber

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, turut memberikan pandangan terkait pola baru rekrutmen TNI. Menurutnya, penyesuaian pola rekrutmen TNI merupakan hal yang wajar untuk mengikuti perkembangan teknologi pertahanan dan perubahan ancaman.

Kata Dave, prajurit tidak hanya membutuhkan kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan intelektual, penguasaan teknologi, kemampuan beradaptasi, dan ketepatan dalam mengambil keputusan.

“Karena itu, kemampuan intelektual dan kesiapan fisik perlu dibangun secara seimbang sesuai kebutuhan tugas,” kata Dave saat dihubungi, Kamis.

Dia menyebut, penyesuaian rekrutmen juga perlu diikuti dengan perkembangan pendidikan dan karir sesuai kebutuhan TNI. Katanya, prajurit dengan keahlian khusus di bidang siber, teknologi informasi, komunikasi, intelijen, maupun sistem persenjataan modern perlu mendapat pendidikan dan pengembangan yang sesuai.

“Dengan begitu, kemampuan mereka dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan organisasi,” tutur Dave.

Meski begitu, dia menekankan bahwa kesehatan dan kebugaran tetap menjadi bagian penting dalam membentuk prajurit yang siap menjalankan tugas. Kata Dave, standarnya bisa disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan setiap bidang tugas, tanpa mengurangi kesiapan operasional.

“Proses seleksi juga perlu terus dijaga agar berjalan secara objektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan TNI,” ucap Dave.

Oleh karena itu, Dave mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung upaya TNI dan pemerintah untuk menyesuaikan pembinaan personel dengan perkembangan teknologi pertahanan dan lingkungan strategis. Tantangan ke depan membutuhkan prajurit yang sehat, tangguh, disiplin, memiliki kemampuan intelektual, sekaligus mampu menguasai teknologi.

“Jadi, kemampuan intelektual dan kesiapan fisik perlu dibangun secara seimbang sesuai kebutuhan tugas dan perkembangan TNI,” tutup Dave.

Redefinisi Kualitas: Menjaga Struktur Melalui Fleksibilitas Taktis

Ngasiman Djoyonegoro selaku analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, mengatakan relaksasi atau penyesuaian syarat fisik rekrutmen TNI cukup relevan dengan perubahan karakter peperangan saat ini, terutama pada perang hibrida, siber, intelijen, dan teknologi.

Kata Ngasiman, ancaman tidak selalu datang dalam bentuk serangan fisik melakukan bisa melalui siber, disinformasi, operasi intelijen, teknologi tanpa awak, hingga perang informasi. Dia menyebut, kebutuhan TNI harus bisa menjawab sejumlah ancaman tersebut.

“Prajurit ke depan tidak cukup hanya kuat secara fisik, tetapi juga harus memiliki kemampuan penguasaan teknologi modern, analisis, adaptasi, dan pemahaman terhadap lingkungan strategis. Relaksasi tertentu bisa menjadi cara memperluas kapasitas talenta TNI sepanjang tidak menghilangkan standar dasar seorang prajurit,” kata Ngasiman saat dihubungi, Kamis.

Meski begitu, Ngasiman mengatakan, dengan adanya relaksasi syarat fisik, tetap terdapat potensi pada pengikisan standar dasar prajurit. Namun, hal ini juga bisa membuka ruang bagi talenta intelektual dan teknologi yang tersingkir karena persyaratan fisik tertentu. Dia menegaskan kuncinya adalah bagaimana relaksasi tersebut dirancang.

“Kalau relaksasi berarti menurunkan standar kesehatan dan kemampuan dasar yang memang wajib dimiliki setiap prajurit, tentu ini berisiko. Tetapi kalau yang dilonggarkan adalah persyaratan yang tidak terlalu relevan dengan tugas tertentu, justru bisa membuka ruang bagi talenta yang punya kemampuan teknologi, siber, intelijen, bahasa, data, dan keahlian lainnya,” ujar Ngasiman.

Dia menyebut, yang harus dilakukan bukan menurunkan kualitas prajurit melainkan memperluas definisi kualitas prajurit itu sendiri sesuai kebutuhan perang modern.

Lebih lanjut, dia mengatakan, standar fisik harus tetap berlaku bagi seluruh prajurit lantaran tetap menjadi bagian dari institusi militer. Katanya, setelah standar dasar terpenuhi, sangat mungkin untuk diterapkan diferensiasi sesuai kebutuhan penugasan agar TNI tetap bisa menjaga karakter militer sambil mendapatkan talenta yang dibutuhkan.

“Prajurit satuan tempur tentu membutuhkan tuntutan fisik yang berbeda dengan personel siber, teknologi, intelijen, atau pengelola sistem persenjataan modern. Jadi yang dibutuhkan bukan dua standar yang saling bertentangan, melainkan satu standar dasar yang sama dengan spesifikasi kompetensi yang berbeda,” ucap Ngasiman.

Pelajaran dari Ukraina: Mati Konyol Tanpa Tameng Teknologi

Pengamat Keamanan Siber, Alfons Tanujaya, mengatakan kemampuan siber, akal imitasi (artificial intelligence/AI), analisa data, dan teknologi memang menjadi faktor yang menentukan dalam era digitalisasi ini. menurutnya, perang di dunia nyata saat ini melibatkan teknologi dan kemampuan siber yang tinggi.

Oleh karena itu, Alfons menyebut, jika hanya mengandalkan kemampuan fisik saja, tidak mungkin bisa melawan musuh yang memiliki kemampuan siber dan teknologi yang tinggi.

“Contohnya adalah perang di Ukraina dimana sekarang perang drone dan kalau mengandalkan prajurit dengan kemampuan fisik mumpuni saja yah akan mati konyol,” kata Alfons saat dihubungi, Kamis.

Kata Alfons, meskipun tidak dalam kondisi perang fisik, ancaman dari dunia siber memang sangat tinggi dan berkelanjutan, sehingga kemampuan teknologi dan siber tinggi sangat diperlukan tanpa mengesampingkan fisik yang kuat dan sehat. Dia memperkirakan akan ada pergeseran bahwa fisik tak lagi jadi syarat utama untuk menjadi prajurit TNI.

Dia mengatakan, kebutuhan kondisi prajurit juga harus terus disesuaikan dengan lanskap ancaman terkini. Alfons menyebut, diperlukan penyesuaian standar kebutuhan TNI sebagai sistematis dan menyeluruh.