Seorang nelayan di Sulawesi, menghadapi perubahan mata pencaharian setelah industri nikel berkembang di wilayahnya. Ikan yang dahulu bisa diperoleh di sekitar pesisir kini semakin sulit ditemukan. Ia harus melaut lebih jauh, mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar, sementara hasil tangkapannya tidak selalu sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan.
Perubahan tersebut turut memengaruhi masa depan keluarganya. Anak-anak yang sebelumnya berpeluang meneruskan pekerjaan sebagai nelayan mulai mempertimbangkan mata pencaharian lain, termasuk bekerja di sektor pertambangan. Pada saat yang sama, kehadiran industri meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus biaya hidup masyarakat setempat.
Kisah ini memperlihatkan persoalan yang kerap luput ketika keberhasilan industri diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi dan produksi belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan seluruh masyarakat, terutama mereka yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan industri.
Program Officer Natural Resource and Climate Change Ford Foundation Indonesia, Maryati Abdullah, menilai dampak industri perlu dihitung hingga tingkat rumah tangga. Dalam wawancara di Jakarta, Senin (19/10/2026), ia menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan perlu dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup, perubahan mata pencaharian, dan hilangnya peluang ekonomi masyarakat.
“Apakah kalau pertumbuhan ekonomi tinggi nasional berarti semua pendapatan per kapita rumah tangganya sama naik? Ternyata enggak karena biaya hidupnya juga naik,” ujarnya.
Mengukur Kesejahteraan, Nggak Cuma Pertumbuhan
Menurut Maryati, ketergantungan pada indikator pertumbuhan ekonomi berisiko menyembunyikan ketimpangan distribusi manfaat. Sebagian rumah tangga mungkin memperoleh penghasilan lebih tinggi karena bekerja di perusahaan tambang, tetapi masyarakat lain justru menghadapi kenaikan biaya produksi dan kehilangan sumber penghidupan.
Persoalan ini semakin kompleks ketika ekonomi lokal bergantung pada industri ekstraktif yang sensitif terhadap perubahan harga komoditas global. Ketika harga nikel turun, daerah yang terlalu bergantung pada sektor tersebut berisiko mengalami tekanan ekonomi.
Karena itu, Maryati menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Pendapatan dari industri pertambangan semestinya turut mendukung pengembangan sektor lain, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan jasa lokal.
Dengan begitu, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan mata pencaharian dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu industri. Penerimaan daerah dari pertambangan juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kapasitas ekonomi yang bertahan setelah cadangan mineral menipis atau aktivitas industri menurun.
Benefit Sharing Harus Dirasakan Masyarakat
Salah satu pendekatan yang didorong untuk memperbaiki distribusi manfaat adalah benefit sharing atau mekanisme pembagian manfaat. Prinsip ini menempatkan masyarakat terdampak sebagai pihak yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya.
Maryati menjelaskan, pembagian manfaat tidak cukup dilakukan melalui penerimaan negara atau pendapatan daerah. Manfaat tersebut perlu diterjemahkan menjadi peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, hingga pemulihan lingkungan.
Ia mencontohkan praktik pemanfaatan dana bagi hasil minyak dan gas di Kabupaten Siak, Riau. Dana tersebut dibagikan kepada desa-desa di sekitar wilayah produksi dan diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Model serupa, menurutnya, dapat dikembangkan dalam industri energi dan mineral dengan menyesuaikan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat.
“Ini konsep benefit sharing mechanism kepada masyarakat ring satu yang terdampak langsung di proyek,” kata Maryati.
Namun, keberlanjutan pembagian manfaat membutuhkan tata kelola yang transparan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menentukan prioritas penggunaan dana, mengawasi pelaksanaannya, dan mengevaluasi hasilnya. Pembentukan dewan atau forum masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah maupun perusahaan.
Transisi Energi Jangan Mengulang Ketimpangan
Persoalan keadilan semakin penting ketika mineral seperti nikel dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi terbarukan. Transisi menuju energi rendah karbon berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia, tetapi prosesnya juga dapat menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan jika hak masyarakat diabaikan.
Maryati menegaskan, keadilan dalam transisi energi harus mencakup proses pengambilan keputusan, pengakuan terhadap hak masyarakat, dan distribusi manfaat. Masyarakat adat, perempuan, pekerja, nelayan, serta pelaku ekonomi lokal perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent atau FPIC) juga penting, terutama ketika proyek berpotensi memengaruhi wilayah adat dan sumber penghidupan masyarakat.
Menurut Maryati, konflik dapat muncul ketika masyarakat baru mengetahui keberadaan proyek setelah keputusan utama dibuat. Padahal, dampak sosial dan lingkungan semestinya diidentifikasi sejak awal melalui kajian risiko, konsultasi publik, serta perencanaan mitigasi yang memadai.
“Tujuannya baik untuk renewable energy, tapi dari sisi tata kelolanya buruk yang kita sebut sebagai procedural justice tidak ditempuh,” ujarnya.
Dengan demikian, keberhasilan industri tidak cukup diukur dari besarnya investasi, produksi mineral, atau kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ukuran lain yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat di sekitar wilayah operasi memperoleh manfaat yang nyata, terlindungi dari dampak buruk, dan memiliki kesempatan membangun sumber penghidupannya.
