Bagi saya, ada tiga masalah utama dalam penulisan musik Indonesia.
Satu: bias sentral. Atau, mengutip seorang kawan, “Central Gaze”. Pandangan bahwa semua hal baik, keren, dan canggih hanya bisa berasal dari sentral-sentral seperti Jakarta. Seakan-akan tidak ada hard rock Jombang, chamber pop Banyuwangi, hingga indie rock Jember.
Penulisan musik kita hampir selalu bertitik mula dari sana. Ketika ada musisi-musisi yang muncul di luarnya, perbandingan kita langsung tertuju pada unit-unit mapan dari kota-kota sentral, terutama Jakarta. “Wah, ini mah Kelompok Penerbang Roket-nya Kediri” atau “Gila, ini tuh eleventwelfth-nya Tulungagung”. Familiar dengan kata-kata itu?
Sama.
Lalu, gimana buat mereka yang udah ngetop atau lagi viral? Tentu digoreng habis-habisan. Ketika Via Vallen ngetop, mereka memuja koploan. Saat Didi Kempot meledak, mereka mengagungkan campursari. Pun sekarang, kala hip hop teman-teman Indonesia Timur merajai charts, mereka memberitakannya sebagai renaisans musik daerah. Zaman berubah, pola tetap sama. Narasi kepahlawanan yang menihilkan kompleksitas struktural masing-masing daerah.
Intinya, musik-musik tadi masih dianggap sudra atau paria kalau belum dinotis ibu kota. Dan apa yang kita sebut “Musik Indonesia” nyatanya adalah “Musik Jakarta”. Atau barangkali, “Musik yang ditatap dengan kacamata Jakarta”.
Bukan begitu?
Masalah kedua adalah kurangnya pembahasan soal hal-hal makro. Maksud saya adalah perkara-perkara besar macam kebijakan, tata kelola, dan hal-hal industri yang berkelindan dengan musik itu sendiri.
Saya percaya musik tak lahir dari ruang hampa. Kalaupun ada, ia tetap terikat dengan apa pun yang melingkupinya. Kita bisa melihat mahalnya izin keramaian sebagai salah satu penyebab jarangnya gigs skala kecil di sebuah kota. Hal ini bisa ditelusuri lebih jauh: siapa bupati atau wali kotanya? Kenapa kebijakannya seperti itu? Bagaimana menyiasatinya dengan membuat ruang-ruang kecil di tengah keterbatasan tadi?
“Biaya izinnya mahal, Mas, meski teman-teman sendiri,” sayup-sayup saya ingat curhatan salah satu kawan asal Mojokerto.
Mayoritas penulisan musik di Indonesia berhenti di dua titik: mikroestetika atau hiburan semata. Kita terlalu cakap bicara soal album terbaik, gogon (gosip underground), kisah sukses personal, atau takarir terbaru Nadin Amizah. Tetapi pernahkah kita bertanya, “Apa yang mengelilingi itu semua?”
Misalnya, apakah kamu suka Perunggu karena musiknya atau karena dia hype saja—dan tidak mendengarkannya sama dengan bunuh diri tongkrongan karena akan dicap not indie enough? Ini bukan masalah selera lagi, tetapi hegemoni wacana yang bersifat struktural.
Kancah kita kaya akan romantisme, tetapi buta huruf akan hukum dan ekonominya. Ketika terjadi krisis macam carut-marut royalti hingga RUU Hak Cipta, para pelaku, termasuk music connoisseur, mendadak gagap. Sebabnya, media-media musik jarang membiasakan pembaca dengan literasi makro tersebut.
Problem ketiga adalah bias gender. Harus diakui, kita kekurangan tulisan musik dari luar perspektif laki-laki. Serupa dengan musisi-musisi “daerah”, suara-suara perempuan dan queer sering kali diringkas sebagai narasi pelengkap yang manis. Lebih buruk lagi, mereka dinilai dari aspek fisiknya ketimbang gagasannya.
Kita kelewat sering membacanya. “Musisi cantik ini mengeluarkan single barunya”, misalnya. Memang kalau tidak “cantik” (dengan standar apa pun) tidak boleh diberitakan? Di sirkuit yang lebih kecil, hal ini juga serupa. “Band ini punya frontman perempuan yang juga aktivis kemanusiaan.” Okay-lah, nilai beritanya tinggi. Tapi sampai kapan mau clickbaiting murahan macam begini?
Dampaknya, ekosistem penulisan musik senantiasa lakik-banget (male-centric). Kita kekurangan tulisan yang berakar dari pengalaman ketubuhan di luar kaum Adam. Tak bisa dipungkiri, laki-laki punya rasa aman yang terberi (taken for granted). Karena itu, mereka bisa dengan mudah, misalnya, meracau ratusan kata tentang keriuhan festival yang ditontonnya (atau “3 + 1 masalah penulisan musik di Indonesia”).
Bagi awak lanang, moshpit adalah sarana bersenang-senang dan piranti kebebasan. Namun, bagaimana dengan perempuan? Pada sebuah gigs di Pasar Betek, Kediri, tahun 2021, seorang kawan bilang kalau dia ingin sekali ikut moshing. “Wah, wedi. Lha lanang kabeh i (Wah, takut. Laki semua),” katanya. Bagi tubuh perempuan—setidaknya kawan saya—pengalaman menghadiri konser adalah pencarian ruang aman yang berlangsung konstan. Terus-menerus.
Dari sudut pandang penulis, satu-dua kawan pernah curhat kepada saya. Keluhan mereka sama, “Aku takut nulis musik. Entar dibilang sok tahu, apalagi aku gak bisa main musik.” Subjek yang mereka maksud tentu saja para “senior” atau abang-abangan di linimasa (utamanya X).
Saya tidak tahu solusinya selain bilang, “Nulis aja dulu.” Maksudnya, saya memahami kekhawatiran tadi. Namun, di saat yang sama, penulisan kita enggak akan ke mana-mana tanpa keberagaman perspektif itu. Pun kalau beda pendapat, ya biasa aja, enggak sih? Namanya juga beropini.
Penulisan musik yang maskulin punya titik buta ini. Laki-laki takkan pernah mencatat bagaimana rasanya tubuh yang senantiasa terancam, bagaimana politik citra memengaruhi dinamika pertunjukan, dan bagaimana kebudayaan selalu berakar dari insan berzakar. Itu yang harus kita akui. Perspektif-perspektif inilah yang kita butuhkan, baik untuk membahas hal-hal mikro seperti reviu karya maupun hal-hal makro macam kebijakan yang saya sebutkan tadi.
Sampai hal-hal di atas ketemu solusinya, saya rasa penulisan musik kita bakal gini-gini aja. Debatnya ya di gelembung X: soal gogon, adu selera, hingga album mana yang paling mendefinisikan zaman. Stagnan. Enggak ke mana-mana. Pun jika itulah keniscayaannya, saya rasa kita mung bisa pasrah. Lebih baik, misalnya, mencari siasat di tanah pijak sendiri—dengan sesekali utik-utik kancah yang tak pernah dewasa ini. Sesekali saja, enggak usah sering-sering.
Lha wong makin enggak penting.
Melengkapi tiga hal tadi, ada satu perkara yang tak selesai-selesai. Sebuah +1 dari masalah jurnalisme musik. The elephant in the room. La crème de la crème du journalisme musical:
“Dari mana duitnya?”
