Di tengah serangkaian dugaan pembatasan kebebasan berekspresi yang dialaminya, Dongker tetap tampil dalam konser gratis bertajuk “Obat Stres untuk Rakyat” di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Minggu (08/11/2026). Grup musik punk rock dan art punk asal Bandung tersebut menjadi penampil terakhir yang diumumkan dalam acara yang turut menghadirkan Efek Rumah Kaca, The Brandals, Sukatani, Down for Life, dan The Cottons.
Dalam pernyataannya, vokalis sekaligus gitaris Dongker, Arno Zarror, menyoroti berbagai persoalan hak-hak sipil yang menurutnya belum menunjukkan perbaikan. Ia juga menilai negara melalui aparat justru melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk di ruang seni.
“Dari ratusan kritik yang kami sampaikan terkait dengan hak-hak sipil yang dijamin konstitusi, tidak ada satu pun yang membaik. Kebakaran hutan masih parah, perampasan lahan tetap marak, korupsi di mana-mana, dan pemalakan oleh instansi pemerintah masih berjalan. Ketimbang berbenah, negara melalui aparat justru kembali melakukan pembatasan dan mengintervensi kebebasan berekspresi masyarakat sipil, bahkan di ruang seni sekalipun,” ujar Arno dalam siaran pers.
Dalam beberapa waktu terakhir, Dongker mengaku mengalami serangkaian dugaan pembatasan kebebasan berekspresi melalui seni yang melibatkan aparat kepolisian. Setelah merilis album kedua, Melankolia Radikal (2026), mereka menjalani tur di lebih dari 30 kota di Indonesia, Jepang, dan Malaysia. Namun, rangkaian perjalanan tersebut diwarnai sejumlah intervensi terhadap ruang pertunjukan dan ekspresi artistik, termasuk ancaman pencabutan izin acara.
Menurut keterangan band, intervensi tersebut berujung pada pembatalan penampilan mereka di tiga agenda musik. Ketiganya adalah Gesrek Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 13–15 November 2026 di Jakarta, Neverland pada 7 November di Cikarang, serta Tigers Jaw Tour pada 8 November di INA Hall Kota Peruri, Jakarta. Pembatalan terjadi setelah pihak penyelenggara menerima imbauan hingga ancaman pencabutan izin apabila tetap mencantumkan Dongker sebagai penampil.
Situasi serupa juga terjadi dalam acara Bekasi Padat Karya pada 1 November 2026. Sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat disebut melakukan pemantauan dan menyampaikan ancaman pembubaran paksa terhadap acara tersebut. Dongker akhirnya tetap tampil setelah penyelenggara mengambil langkah untuk menjamin kelancaran dan keamanan kegiatan, meskipun sebelumnya terdapat kekhawatiran bahwa pembatalan secara mendadak dapat memicu situasi yang tidak kondusif.
Bagi Dongker, rentetan peristiwa tersebut merupakan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak dapat dibenarkan. Mereka menilai kebebasan berekspresi merupakan hak masyarakat sipil, termasuk musisi dan pekerja seni, untuk menyampaikan kritik melalui karya maupun penampilan di atas panggung. Hingga pernyataan tersebut diterbitkan, Dongker mengaku belum memperoleh penjelasan resmi maupun dasar yang jelas mengenai tindakan pembatasan tersebut.
“Mohon maaf jika kami tidak santun di mata negara. Pada prinsipnya, ini berangkat dari keresahan bersama dan situasi yang tidak kunjung berubah,” ungkap Delpi Suhariyanto, vokalis, gitaris, sekaligus manajer Dongker.
Pembatasan yang dialami Dongker juga disebut terjadi di luar ruang pertunjukan. Saat menjalani Melankolia Radikal Tourdi Banyuwangi pada 28 Oktober 2026, sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat memaksa penurunan beberapa bendera berisi aspirasi masyarakat sipil. Selain bendera bergambar sampul album Dongker, pihak tersebut meminta penurunan bendera milik penonton yang bertuliskan “Evaluasi izin tambang Tumpang Pitu” dan “Lanjutkan perjuangan tanah Pakel”.
“Di Banyuwangi, semua baliho solidaritas terkait tambang dan Pakel, serta sampul album kami diturunkan paksa oleh polisi. Kebetulan Arno melihat kejadian itu dan langsung berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Akhirnya, bannersampul album kami bisa dinaikkan kembali, sedangkan baliho solidaritas saya bentangkan ketika lagu terakhir,” jelas Delpi.
Peristiwa di Banyuwangi memperlihatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ekspresi artistik Dongker, tetapi juga ruang solidaritas masyarakat sipil. Ruang seni semestinya menjadi tempat terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan berbagai perjuangan, termasuk persoalan lingkungan dan agraria.
Menanggapi rentetan kejadian tersebut, Alif Fauzi Nurwidiastomo dari LBH Jakarta turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai dugaan pembatasan terhadap Dongker dan karya-karyanya perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak atas kebebasan berekspresi.
“Apabila benar terdapat tindakan pembatasan terhadap Dongker dan karya-karyanya di sejumlah kesempatan, hal tersebut tentunya tidak boleh dibiarkan. Dugaan tindakan semacam ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak atas kebebasan berekspresi. Jika dibiarkan, praktik tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, sekaligus menciptakan preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di masa mendatang. Kita juga perlu mengingat bahwa pembatasan ekspresi seni warga negara bukanlah hal baru. Dalam dua tahun terakhir, Yos Suprapto dan Sukatani juga mengalami tindakan serupa,” ucap Alif.
Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Jaminan tersebut mencakup hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan gagasannya, termasuk melalui karya seni. Setiap pembatasan terhadap hak tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam kerangka hukum hak asasi manusia.
