Selain menyinggung penyelesaian secara adat, Yunus Nusi juga mempertanyakan pemahaman sejumlah pihak mengenai statuta PSSI yang mengatur kedudukan dan kewenangan FFI dalam struktur organisasi.
“Sebenarnya, saya berharap kawan-kawan ini memaklumi dan memahami, tetapi ternyata mungkin tidak pernah membaca statuta,” ujar Yunus Nusi.
“Ada beberapa penyampaian di media sosial. Saya sebenarnya tidak merespons, tetapi risih juga melihatnya. Wah, ini susah kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak paham,” ucapnya.
Yunus Nusi menjelaskan berbagai aktivitas FFI tetap membutuhkan kewenangan dan pengesahan dari struktur PSSI.
“Karena semua sudah diatur di dalam statuta. Ketika mereka tetap berjalan, mau ke mana? Pekan Olahraga Provinsi yang menandatangani adalah Ketua PSSI Provinsi. Untuk registrasi, pendanaan, kemudian undangan kepada negara-negara peserta, yang menandatangani adalah Sekjen PSSI, bukan Ketua futsal,” tuturnya.
Dia juga menyatakan bahwa tanggung jawab anggaran yang dialokasikan untuk futsal, baik melalui sponsorship maupun APBN, berada di bawah kewenangannya sebagai Sekjen PSSI.
“Demikian juga dengan anggaran-anggaran, baik itu sponsorship maupun APBN, saya yang bertanggung jawab,” ungkap Yunus Nusi.