SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Siprus pada akhir Juli 2026. Langkah diplomatik ini diambil sebagai upaya nyata untuk mendorong kembali negosiasi reunifikasi pulau yang telah terbagi selama puluhan tahun tersebut.
Berdasarkan laporan surat kabar Politis pada Kamis (16/7), yang mengutip sumber-sumber diplomatik, kunjungan ini memiliki makna historis yang signifikan. Ini merupakan lawatan pertama seorang Sekretaris Jenderal PBB ke Siprus dalam 16 tahun terakhir, setelah kunjungan Ban Ki-moon pada Januari 2010.
Guterres dijadwalkan mengadakan pertemuan gabungan pada 29 Juli dengan dua tokoh kunci di pulau tersebut, yakni Presiden Siprus Nikos Christodoulides dan pemimpin komunitas Siprus Turkiye, Tufan Erhurman. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik bagi kebuntuan politik yang terjadi.
Dalam kunjungan strategis ini, Sekjen PBB akan didampingi oleh pejabat tinggi lainnya, yaitu:
- Jean-Pierre Lacroix (Wakil Sekjen PBB untuk Operasi Perdamaian)
- Rosemary DiCarlo (Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian)
Setelah pertemuan tersebut, para pemimpin dijadwalkan menggelar konferensi pers bersama untuk mengumumkan pernyataan penting terkait masa depan isu Siprus.
Konteks Konflik dan Kekecewaan Diplomatik
Rencana kunjungan ini muncul di tengah dinamika hubungan yang cukup tegang. Pada Rabu (15/7), Kementerian Luar Negeri Siprus sempat menyatakan kekecewaannya terhadap sikap netral PBB. Pihak Siprus menilai posisi netral tersebut kurang menguntungkan dalam konteks pembagian pulau antara wilayah yang didukung Yunani dan Turkiye.
Secara historis, Siprus telah terbagi secara nyatanya sejak tahun 1974. Kondisi ini dipicu oleh invasi bersenjata Turkiye menyusul upaya kudeta dan aneksasi pulau ke Yunani. Akibatnya, sekitar 37 persen wilayah pulau diduduki dan kemudian diproklamasikan sebagai Republik Turki Siprus Utara (TRNC) pada 1983. Hingga saat ini, kedaulatan TRNC hanya diakui oleh Turkiye.
Upaya Menghidupkan Kembali Perundingan
Upaya reunifikasi yang dimediasi PBB sebelumnya mengalami kegagalan total pada putaran perundingan di Crans-Montana, Swiss, tahun 2017. Sejak saat itu, proses dialog formal praktis terhenti.
Kunjungan Guterres pada akhir Juli mendatang dipandang sebagai momentum krusial bagi berbagai pihak yang tengah berupaya melanjutkan negosiasi. Fokus utama tetap pada pencarian solusi damai yang dapat diterima oleh kedua komunitas di pulau Mediterania tersebut. (Ant/I-1)
Catatan Sejarah: Pembagian Siprus bermula dari konflik tahun 1974 yang memisahkan komunitas Yunani di selatan dan komunitas Turkiye di utara. PBB terus berupaya menjadi mediator melalui misi perdamaian dan dialog tingkat tinggi guna mencapai kesepakatan federasi atau bentuk penyelesaian lainnya.
