WARGA di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengeluhkan kondisi banjir pasang air laut (rob) yang kian mengkhawatirkan. Fenomena alam yang telah berlangsung bertahun-tahun ini kini mencapai titik terparah, memicu aksi protes warga yang menuntut pembangunan tanggul permanen guna melindungi pemukiman mereka.
Sanuri, salah seorang warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, mengungkapkan bahwa meski banjir rob sudah melanda wilayah mereka selama hampir sembilan tahun, intensitas genangan pada tahun ini merupakan yang paling ekstrem. Jika sebelumnya rob hanya muncul beberapa kali, kini air laut merendam permukiman hampir sepanjang waktu.
“Kondisi banjir rob di desa kami kini semakin parah. Kalau dulu hanya beberapa kali dalam sebulan, sekarang hampir 20 hari dalam sebulan rumah kami terendam,” ujar Sanuri saat ditemui pada Senin (25/5).
Dampak Ekonomi dan Kerusakan Infrastruktur
Berdasarkan data warga, sekitar 70% wilayah permukiman di Desa Ambulu terdampak langsung dengan ketinggian air berkisar antara 20 hingga 50 sentimeter. Rendaman air laut yang bersifat korosif mulai merusak pondasi bangunan rumah warga secara permanen.
Sektor ekonomi warga pun lumpuh total. Banjir rob tidak hanya menyasar rumah, tetapi juga menghancurkan lahan tambak yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir. Banyak petani tambak dan nelayan kehilangan mata pencaharian karena lahan mereka tidak lagi produktif akibat intrusi air laut.
Ironisnya, di tengah hilangnya penghasilan, warga mengaku masih dibebani kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan yang sudah tidak bisa digunakan tersebut. Hal inilah yang memicu warga Desa Ambulu menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati Cirebon hari ini.
“Pada 24 Juli 2025, kami sudah melakukan audiensi dengan DPRD. Namun hingga kini persoalan banjir rob dan intrusi air laut belum ditangani secara sistematis,” tambah Sanuri.
Tuntutan Warga:
- Pembangunan tanggul penahan ombak permanen di sepanjang pesisir.
- Relaksasi atau penghapusan pajak PBB untuk lahan tambak yang rusak.
- Penanganan intrusi air laut secara sistematis oleh pemerintah daerah dan pusat.
Respons Pemerintah Kabupaten Cirebon
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyatakan pihaknya akan segera melakukan peninjauan lapangan ke Desa Ambulu sebagai langkah penanganan darurat. Pemerintah daerah berencana membangun tanggul sementara menggunakan alat berat dan pemasangan karung pasir dengan dukungan dari BNPB.
Terkait keluhan pajak, Agus menjanjikan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengkaji kemungkinan pemberian relaksasi pajak bagi lahan terdampak.
“Kami akan melakukan pemetaan lahan dan berkoordinasi dengan Bapenda terkait relaksasi pajak bagi tambak yang sudah tidak produktif. Kami juga akan laporkan ke Pak Bupati agar ada kebijakan khusus,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa sejak 2025, Pemkab Cirebon berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai rencana pembangunan tembok laut raksasa di wilayah Pantura sebagai solusi jangka panjang. Namun, hingga proyek strategis nasional tersebut terealisasi, langkah-langkah mitigasi lokal akan terus diupayakan guna meringankan beban warga terdampak. (I-2)
