LEMBAGAinternasional bentukan Presiden Donald Trump, Dewan Perdamaian (Dewan Perdamaian), yang bertugas mengawasi rekonstruksi Jalur GazaPalestina, memulai langkahnya dengan pengumuman bombastis dan rencana besar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan lebar antara retorika diplomatik dan implementasi nyata.
Kelompok tersebut mengeklaim telah mengumpulkan komitmen dana sebesar US$17 miliar (sekitar Rp275 triliun) untuk mendukung upaya pembangunan kembali. Awal tahun ini, menantu Trump, Jared Kushnermemaparkan rencana sprint 100 hariuntuk menyalurkan bantuan ke Gaza serta masterplanambisius. Rencana tersebut membayangkan wilayah pesisir Gaza bertransformasi menjadi kawasan futuristik mirip Dubai, lengkap dengan gedung pencakar langit dan resor tepi laut.
Hambatan di Lapangan dan Proyek Pilot yang Mandek
Meski memiliki visi yang megah, Board of Peace dilaporkan kesulitan menjalankan program pilot sederhana, termasuk pembangunan kamp pengungsi. Berdasarkan diskusi terbaru di Siprus, lembaga ini berencana mendirikan kamp di dekat kota Rafah untuk melayani puluhan ribu orang. Kamp ini rencananya akan diawasi oleh pasukan keamanan internasional dan kelompok perwira polisi Palestina yang baru dilatih.
Namun, elemen-elemen kunci dari rencana tersebut masih dalam ketidakpastian. Bantuan dilaporkan hanya masuk dalam jumlah kecil. Pemerintah Israel kabarnya belum memberikan izin bagi International Stabilization Force (ISF) maupun pasukan kepolisian untuk beroperasi di dalam wilayah Gaza.
Selain itu, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, badan teknokratis yang dirancang untuk mengelola pemerintahan di wilayah tersebut, juga belum diizinkan beroperasi di lapangan. Laporan dari Penjaga menyebutkan bahwa pekerjaan persiapan besar untuk kamp pilot dan pangkalan pendukung ISF bahkan belum dimulai.
“Bencana kemanusiaan tidak dapat dikelola melalui tindakan yang terfragmentasi atau parsial. Namun, setiap upaya yang benar-benar menyelamatkan nyawa warga Palestina layak mendapatkan pertimbangan matang,” ujar Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian. Ia menekankan kekhawatiran bahwa pengaturan sementara jangan sampai menjadi pengganti solusi komprehensif atau menormalisasi realitas yang tidak dapat diterima.
Dana yang belum Cair dan Ketidakpastian Politik
Masalah pendanaan juga menjadi kendala serius. Hingga awal Juni, Bank Dunia dilaporkan belum menerima miliaran dolar kontribusi dari negara-negara donor, termasuk dari Amerika Serikat sendiri. Permintaan proposal untuk pekerjaan awal baru saja diterbitkan menurut laporan Sindikat Berita Yerusalem.
Progres substansial diperkirakan tidak akan terjadi hingga setelah pemilu Israel pada akhir Oktober mendatang. Hasil pemilu tersebut berpotensi membawa perubahan kepemimpinan yang dapat mengganggu rencana yang ada, sekaligus memperpanjang penderitaan lebih dari 2 juta orang yang kehilangan tempat tinggal di Gaza.
Situasi semakin rumit karena Hamas dan Israel saling tuduh mengenai pelanggaran ketentuan gencatan senjata. Negosiasi mengenai pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata di Gaza juga masih menemui jalan buntu.
Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace untuk Jalur Gaza, menegaskan bahwa pelucutan senjata penuh oleh Hamas dan kelompok lainnya merupakan prasyarat mutlak bagi wilayah tersebut untuk menerima dukungan rekonstruksi secara penuh. (The Independent/I-2)
