DI tengah dinamika pembatalan izin penggunaan ruangan oleh pihak Universitas Indonesia (UI) pada menit-menit terakhir, agenda Konsolidasi Nasional Konferensi Republik tetap bergulir secara hibrida, Minggu (28/6/2026). Forum konsolidasi masyarakat sipil lintas generasi ini diikuti oleh lebih dari 200 perwakilan organisasi secara daring, serta dihadiri langsung oleh 150 peserta di sebuah kafe di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Setelah melalui proses diskusi intensif selama hampir lima jam, forum tersebut berhasil menyepakati tiga mandat strategis sebagai fondasi pergerakan ke depan, yaitu penyusunan platform bersama, perancangan desain pengorganisasian, dan pembentukan tim formatur pengurus perintis.
“Kegelisahan yang merata di berbagai daerah menjadi alasan berkumpulnya perwakilan dari tujuh generasi dalam forum ini. Momentum ini membutuhkan ruang publik untuk menegaskan kembali bahwa republik ini bukan milik perseorangan,” ujar Ketua Umum Konferensi Republik yang juga Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, Minggu (28/6/2026).
Sekretaris Jenderal Konferensi Republik, Yanuar Nugroho, memaparkan rincian teknis dari dua hasil utama makro organisasi. Dari sisi platform, dokumen ini akan berfungsi sebagai instrumen pemersatu berbagai kelompok sipil yang memiliki latar belakang berbeda.
Sementara dari aspek struktural, desain organisasi yang disepakati sengaja tidak berbentuk lembaga terpusat (sentralistik) dengan cabang-cabang kaku, melainkan mengadopsi model jejaring (networking) yang menghubungkan para aktor lintas sektor.
Yanuar menyoroti pergeseran model kepemimpinan yang ditawarkan forum, yakni bersifat institusional, dikerjakan secara kolektif, dan berpijak pada nilai-nilai integritas. Model ini diajukan sebagai alternatif di tengah kondisi publik yang dinilai terlalu lama dihadapkan pada pola kepemimpinan pragmatis dan egosentrik. Target utamanya adalah mengembalikan posisi warga negara sebagai subjek kedaulatan, bukan sekadar objek politik.
Penjaringan 20 Nama Formatur Lintas Sektor
Sebagai langkah konkret tindak lanjut hasil forum, Konferensi Republik resmi menjaring 20 nama tokoh yang masuk ke dalam tim formatur untuk menyusun draf kepengurusan perintis. Tim formatur ini dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan utama, yakni Sudirman Said, Jaleswari Pramodhawardhani, dan Yanuar Nugroho.
Sejumlah nama tokoh nasional dan aktivis masyarakat sipil dari berbagai bidang turut mengajukan diri maupun diajukan oleh peserta untuk memperkuat tim formatur, di antaranya Chandra M. Hamzah (Mantan Wakil Ketua KPK), Dandhy Laksono (Sineas/Aktivis Media), Agus Sari (Pakar Lingkungan/Praktisi), Rene Suhardono (Penulis/Konsultan), Untoro Hariadi (Akademisi), Ahmad Mujahid (Ketua Pelaksana), Maria Selastiningsih dan Joko Susilo
Wakil Ketua Umum Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardhani, menambahkan bahwa pembatalan sepihak di kampus UI tidak menumbuhkan pesimisme, melainkan mempertegas urgensi strukturisasi gagasan sipil ke dalam aksi nyata. Senada dengan hal itu, Kolaborator Acara sekaligus Anggota MWA UI Unsur Mahasiswa, Razaan Bayu Rachman, berharap wacana perubahan ini dapat bergulir menjadi lebih konkret di tingkat tapak.
Ke depan, penyelenggaraan Konferensi Republik direncanakan digilir ke sejumlah kota yang telah menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah, dengan sejumlah tokoh yang akan turut membersamai. Bagi penyelenggara, momentum ini menegaskan bahwa ruang publik untuk membicarakan masalah publik tetap dibutuhkan, dan bahwa warga negara perlu kembali ditempatkan sebagai subjek dalam menentukan arah republik.(H-2)
