PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mengikuti kebijakan bekerja dari rumah atau bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok setiap hari Jumat. Langkah itu ditempuh oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat.
” Pemkot Depok akan menerapkam kebijakan bekerja dari rumah atau bekerja dari rumah (WFH) bagi ASN di Kota Depok setiap hari Jumat. Kami akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, ” ujar Wali Kota Depok, Supian Suri, Jumat (3/4/2026).
Penegasannya itu, setelah Pemkot Depok berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. ” Kami sudah koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat terkait kebijakan tersebut. Dan, kami pastikan akan menyamakan kebijakan WFH ASN di Kota Depok sesuai dengan arahan pemerintah pusat, ” ujarnya.
WHH di Kota Depok, sambung Supian Suri diberlakukan satu hari dalam seminggu, yaitu tiap hari Jumat. Langkah ini diambil sebagai strategi efisiensi energi nasional serta respon adaptif terhadap krisis energi akibat tensi geopolitik global.
Supian menambahkan, kebijakan WFH ASN Kota Depok yang sebelumnya diterapkan setiap hari Senin akan dialihkan ke hari Jumat. ” WFH akan dialihkan menjadi setiap Jumat. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) akan merumuskan teknis pelaksanaan WFH agar berjalan efektif dan tidak mengganggu pelayanan publik, ” ungkap dia.
Supian Suri menegaskan, pejabat struktural seperti Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Lurah, tidak mendapatkan porsi WHH. Karena harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan maksimal. ” Ya, pokoknya kita pedomani semua ketentuan yang dibuatkan oleh pemerintah pusat, ” ucapnya.
Lebih jauh, Supian Suri menambahkan kebijakan WFH bagi ASN ini menyiasati krisis energi karena perang Timur Tengah, yang sudah berlangsung beberapa pekan. Hingga saat ini perang Timur Tengah belum ada tanda-tanda gencatan senjata perang Iran melawan Amerika Serikat dan sekutunya Israel.
” Hal ini membuat sejumlah negara wss-was terlebih atas blokade Selat Hormuz sebagai jalur distribusi minyak dunia, ” jelas dia.
Diketahui, Pemerintah Pusat resmi menerapkan kebijakan WFH untuk seluruh ASN dalam rangka penghematan energi di tengah perang Timur Tengah.Kebijakan WFH untuk ASN itu mulai berlaku efektif pada Rabu (1/4/2026).
Kebijakan WFH untuk seluruh ASN tertuang dalam surat edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, yang mulai berlaku 1 April 2026.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini menjelaskan penyesuaian ini menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara lebih fleksibel dengan tetap mengedepankan kinerja organisasi (H-4)
