KEBIJAKAN Presiden Prabowo Subianto yang mendistribusikan 1.098 ekor sapi kurban dengan anggaran APBN senilai Rp100 miliar pada Idul Adha 2026 sempat memicu perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak mempertanyakan keabsahan seorang pemimpin berkurban menggunakan uang negara, bukan dana pribadi.
Penasihat Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) DKI Jakarta, Mukti Ali Qusyairi, menegaskan bahwa langkah presiden tersebut sah dan memiliki landasan kuat dalam literatur fikih klasik (kitab kuning) mazhab Syafi’i.
Menurut Mukti, ulama salaf seperti Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Imam al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabiir telah menjelaskan bahwa seorang pemimpin (imam) boleh, bahkan dianjurkan berkurban untuk seluruh umat Islam dengan menggunakan dana kas negara (baitul mal), yang dalam konteks sekarang setara dengan APBN atau APBD.
“Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya sebagai pemimpin juga pernah berkurban dua ekor domba, di mana salah satunya diniatkan khusus untuk dirinya dan umatnya yang bersaksi pada keesaan Allah,” jelas Mukti melalui keterangannya, Senin (1/6/2026).
Meski sah, Mukti memberikan catatan penting terkait aspek niat. Karena hewan kurban tersebut dibeli menggunakan anggaran negara (uang rakyat), maka kurban tersebut tidak boleh diniatkan atas nama pribadi Prabowo Subianto, melainkan harus diniatkan untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia atau warga di wilayah tempat sapi itu disembelih.
Secara historis, program kurban berskala besar dari negara ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres) yang sudah dimulai sejak era Presiden Soeharto dan diteruskan oleh presiden-presiden berikutnya.
Dari aspek sosial-ekonomi, kebijakan ini dinilai membawa maslahat nyata. Anggaran Rp100 miliar yang dibelanjakan untuk sapi lokal mampu menggerakkan roda ekonomi para peternak, sekaligus menjadi langkah konkret dalam perbaikan gizi masyarakat serta penanganan stunting melalui distribusi daging.
Kendati demikian, program ini juga mendapat catatan dari Pengaruh Pesantren Fasihuddin Depok, KH. Asnawi Ridwan. Ia mengingatkan agar Pemprov atau Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan kemasyarakatan yang serupa kepada warga non-muslim lewat program yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing, demi menjaga keadilan dan mencegah kecemburuan sosial.(H-2)
