
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat perlindungan jemaah haji Indonesia selama fase Mina dengan menyiagakan Mobile Crisis Rescue (MCR) di kawasan Jamarat. Tim khusus ini diterjunkan untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi darurat, sekaligus mengurai kepadatan jemaah selama pelaksanaan lontar jumrah pada hari Tasyrik.
Pantauan Media Indonesia di lapangan, tim tersebut mulai disiagakan sejak Rabu (27/5), tepat saat jemaah mulai memadati area Jamarat setelah menjalani prosesi mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina.
Personel yang dikerahkan merupakan gabungan dari unsur Perlindungan Jemaah (Linjam) serta Pelaksana Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji (PPKPJH). Untuk mengantisipasi kedaruratan secara cepat, para petugas disebar di jalur Jamarat lantai satu dan lantai tiga.
Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menegaskan bahwa kehadiran MCR menjadi instrumen vital dalam memperkuat pengamanan dan pelayanan di titik-titik krusial pergerakan jemaah.
“MCR atau Mobile Crisis Rescue adalah tim khusus dan posko dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang disiagakan di kawasan Jamarat, Mina. Tim ini bertugas memberikan pertolongan pertama, melakukan evakuasi darurat, dan membantu mengurai kepadatan jemaah selama puncak ibadah haji,” ujar Maria, Kamis (28/5).
Maria menjelaskan, penempatan petugas di titik-titik strategis tersebut bertujuan agar pemantauan situasi dapat dilakukan secara langsung. Dengan demikian, respons terhadap kondisi darurat ataupun jemaah yang membutuhkan penanganan medis segera bisa berjalan lebih cepat.
Di lokasi, kesigapan tim MCR langsung terlihat saat menangani sejumlah jemaah yang mengalami kelelahan akut hingga yang terpisah dari rombongannya.
“MCR dibentuk khusus untuk merespons kondisi darurat, termasuk memberikan penanganan bagi jemaah yang pingsan, tersesat, mengalami kelelahan ekstrem, hingga melakukan evakuasi bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas,” jelasnya.
Keberadaan MCR, lanjut Maria, merupakan bagian dari ikhtiar Kemenhaj untuk memastikan seluruh dinamika di lapangan dapat tertangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Langkah proaktif ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, serta inklusif bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. (Mal/P-3)