BADAN Pusat Statistik (BPS) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 yang berlangsung di Yogyakarta Marriott, Kamis (4/6/2026) malam. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan data statistik akurat sebagai basis utama penilaian objektivitas kinerja daerah.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas inisiatif menyelenggarakan penghargaan yang berbasis pada data riil. Menurutnya, langkah ini memperkuat peran statistik dalam pengambilan kebijakan dan pemberian penghargaan tingkat nasional.
“Saya tentunya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Mendagri yang telah menyelenggarakan acara menghadiahkan daerah berbasis data statistik yang dihasilkan BPS,” ujar Amalia usai acara tersebut.
Tiga Indikator Utama Penilaian
Amalia menjelaskan bahwa ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 ini menggunakan tiga indikator makro utama yang dirilis secara rutin oleh BPS hingga tingkat kabupaten/kota. Ketiga data tersebut meliputi:
- Tingkat Pengangguran Terbuka
- Tingkat Kemiskinan
- Laju Inflasi Daerah
“Pak Mendagri memanfaatkan data tersebut memang karena kami merilis data tersebut secara rutin dan reguler,” tambahnya.
Menjaga Muruah dan Kepercayaan Publik
Di lokasi yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh proses penilaian dalam ajang ini diawasi secara ketat. Ia menjamin bahwa hasil yang keluar merupakan representasi murni dari kinerja kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Saya awasi, dan saya menyatakan bahwa ini adalah ‘denyut jantung’ rakyat. Kalau tidak (transparan), kita akan kehilangan muruah,” tegas Tito.
Melalui sistem penilaian yang kompetitif dan berbasis data ini, pemerintah pusat berharap daerah yang telah meraih prestasi dapat mempertahankan kinerjanya. Sebaliknya, bagi daerah yang belum maksimal, ajang ini diharapkan menjadi pemicu untuk meningkatkan performa demi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal indikator krusial seperti angka pengangguran, kemiskinan, stunting, hingga inflasi. Pengawasan ketat terhadap data-data ini dipandang sebagai langkah vital dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.(I-2)
