WAKILKetua Komisi X DPR RILalu Hadrian Irfani, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas kasus pembakaransantri di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia meminta agar seluruh pihak yang terlibat ditindak tegas secara profesional.
“Siapa pun yang terlibat dalam kasus ini kita minta secara profesional untuk ditindak tegas,” ujar Hadrian usai menghadiri sosialisasi RUU Sisdiknas di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (9/7/2026).
Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok ini menilai, insiden tragis pembakaran tiga santri yang menewaskan satu orang tersebut telah mencoreng citra NTB yang selama ini dikenal sebagai daerah “Seribu Masjid” dan “Seribu Pesantren”. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun yang terbukti bersalah agar nama baik daerah tidak terus terpuruk akibat kasus ini.
Dorong Solusi Biaya dan Keberlanjutan Pendidikan
Selain aspek hukum, Hadrian juga menyoroti nasib para korban. Ia meminta Kementerian Agama melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag NTB untuk segera turun tangan mencari solusi, terutama terkait kendala pembiayaan perawatan medis bagi ketiga santri tersebut.
“Kita harap Kanwil Kemenag NTB segera mencarikan solusi untuk biaya perawatan, kesehatan, dan keberlangsungan pendidikan ketiga santri,” ucapnya.
Komisi X DPR RI menegaskan tidak ingin pendidikan para santri terhenti akibat insiden ini, baik karena faktor kekerasan maupun kendala regulasi. Hadrian juga menekankan bahwa pihak Pondok Pesantren (Ponpes) harus ikut bertanggung jawab penuh atas kejadian yang menimpa santri mereka.
Imbauan untuk Pondok Pesantren di NTB
Hadrian mengimbau seluruh pengelola Ponpes di NTB untuk lebih terbuka terhadap kasus-kasus yang menimpa santri dan tidak menutup-nutupi permasalahan. Hal ini penting guna menjaga reputasi NTB sebagai pusat pendidikan Islam yang bermutu di tingkat nasional maupun internasional.
“Saya mengimbau kepada seluruh Ponpes di NTB untuk menjadikan Ponpes sebagai tempat menyiapkan generasi unggul yang memiliki etika, moral, dan sopan santun agama yang baik sebagai bekal mereka melanjutkan tongkat estafet pembangunan di NTB,” pungkasnya. (Ant/H-3)
