KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memberikan klarifikasi terkait polemik surat rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat (AS). Langkah ini dinilai penting guna memberikan kepastian informasi dan mencegah kesimpangsiuran di ruang publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Menteri PU dapat menyampaikan fakta yang sebenarnya, baik secara langsung kepada lembaga antirasuah maupun secara terbuka kepada masyarakat. “Ya, silakan untuk klarifikasi. Bisa juga secara terbuka menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7).
Pengawasan Konflik Kepentingan
Budi menekankan bahwa dugaan konflik kepentingan merupakan isu yang sering muncul di pemerintahan pusat maupun daerah. Ia mengingatkan agar satuan pengawas internal di setiap instansi aktif memonitor celah-celah yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
Hal ini mencakup penggunaan fasilitas atau atribut dinas oleh penyelenggara negara, pejabat publik, maupun ASN untuk kepentingan pribadi dan keluarga. “Satuan pengawas itu harus aktif dan memonitor jika memang ada celah-celah atau ada peluang-peluang yang dimungkinkan bisa terjadi benturan kepentingan,” tegasnya.
Kronologi Polemik Surat Dinas
Polemik ini bermula dari beredarnya surat berkop Kementerian PU mengenai daftar delegasi kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Kajian Tengah Waktu Agenda Baru Perkotaan pada 13-19 Juli 2026. Dalam dokumen tersebut, tercantum nama istri dan anak Menteri PU.
Ringkasan Fakta Terkait Rencana Perjalanan Dinas:
| Tanggal | Peristiwa / Pernyataan |
|---|---|
| 7 Juli 2026 | Sekjen PU Apri Artoto mengonfirmasi surat tersebut asli untuk keperluan administrasi visa, namun menegaskan biaya keluarga tidak menggunakan APBN. |
| 8 Juli 2026 | Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan batal ke AS dan lebih memilih meninjau Jembatan Enang-Enang di Aceh. |
| 15 Juli 2026 | Menteri PU membantah adanya mutasi pegawai akibat bocornya surat tersebut, menyebut mutasi adalah hal biasa bagi 38.600 pegawainya. |
Penjelasan Kementerian PU
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa pencantuman nama anggota keluarga dalam daftar tersebut merupakan hasil komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempermudah pengurusan visa dalam satu daftar. Ia menjamin tidak ada penggunaan dana negara untuk keberangkatan keluarga menteri.
Di sisi lain, Menteri Dody Hanggodo telah menegaskan pembatalan rencana kunjungan tersebut. Saat berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Dody menyatakan lebih memprioritaskan agenda domestik daripada kunjungan ke luar negeri. Ia juga menepis isu adanya “pembersihan” internal atau mutasi pegawai yang dikaitkan dengan bocornya dokumen rencana perjalanan tersebut ke publik. (Ant/I-1)
