Bung Hatta Tinggalkan Kursi Wapres, Mengapa Indonesia Sampai 17 Tahun Tak Punya Wakil Presiden?

Ada satu peristiwa dalam sejarah Indonesia yang mengubah perjalanan kepemimpinan nasional. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Keputusan itu sekaligus menjadi penutup perjalanan politik Dwitunggal Soekarno-Hatta yang selama bertahun-tahun menjadi simbol persatuan perjuangan kemerdekaan.

Hatta bukan tokoh biasa dalam pemerintahan saat itu. Bersama Soekarno, ia memainkan peran penting sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Keduanya menjadi representasi kepemimpinan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari mempertahankan kemerdekaan hingga membangun fondasi negara.

Namun, perjalanan sejarah tidak selalu mempertahankan keselarasan. Perbedaan pemikiran mengenai arah pemerintahan perlahan memperlebar jarak antara dua tokoh tersebut.

Hatta akhirnya memilih jalan yang tidak banyak dibayangkan publik ketika itu: meninggalkan jabatan wakil presiden. Keputusan tersebut bahkan membuat Indonesia tidak memiliki wakil presiden selama kurang lebih 17 tahun.

Retaknya Dwitunggal Soekarno-Hatta dan Keputusan Mundur pada 1956

Hubungan politik Soekarno dan Hatta mengalami perubahan seiring perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Keduanya memiliki pandangan yang tidak selalu sama mengenai bagaimana negara seharusnya dijalankan.

Hatta dikenal sebagai tokoh yang menaruh perhatian besar terhadap demokrasi parlementer, kehidupan demokrasi, dan pembatasan kekuasaan. Sementara itu, Soekarno semakin mendorong gagasan Demokrasi Terpimpin di tengah situasi politik yang diwarnai ketidakstabilan kabinet dan persaingan antarkekuatan politik.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu latar belakang yang kemudian memperkuat keputusan Hatta untuk meninggalkan jabatan wakil presiden.

Keinginan itu sebenarnya sudah disampaikan melalui surat kepada Ketua DPR pada 20 Juli 1956. Hatta menyatakan rencananya mengakhiri masa jabatan setelah DPR hasil Pemilu 1955 terbentuk dan Konstituante mulai menjalankan tugasnya.

Dalam surat tersebut, Hatta menyampaikan alasan sekaligus niatnya untuk mengundurkan diri.

“Merdeka, dengan ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi.”

Surat tersebut menjadi penanda awal dari keputusan politik yang kemudian mengakhiri perjalanan Dwitunggal Soekarno-Hatta.

Akan tetapi, keputusan tersebut tidak langsung diterima oleh kekuatan politik di parlemen.

Partai Nasional Indonesia (PNI), yang memperoleh 57 kursi dalam Pemilu 1955, termasuk pihak yang menolak pengunduran diri Hatta. Mereka menilai pengalaman dan keterlibatan sang wakil presiden masih dibutuhkan untuk menyelesaikan revolusi nasional serta melanjutkan pembangunan negara.

Penolakan itu tidak berhenti pada pernyataan politik. Sejumlah anggota DPR membentuk delegasi beranggotakan lima orang untuk menemui Hatta. Mereka adalah Arudji Kartawinata dari PSII, Djokrosojoso dari Masyumi, K.H. Masjkur dari NU, Mr. Hardi dari PNI, dan Peris Pardede dari PKI.

Delegasi tersebut bertugas meminta penjelasan sekaligus membujuk Hatta agar mempertimbangkan kembali keputusannya.

Namun, Hatta tetap pada pendiriannya. Melalui surat kedua tertanggal 23 November 1956, ia kembali menegaskan bahwa dirinya akan meletakkan jabatan pada 1 Desember 1956.

Kali ini, Hatta menyampaikan keputusan yang lebih tegas. Dalam surat bernomor 47/56 kepada Ketua DPR, ia menuliskan:

“Berdasarkan surat saya pada saudara tanggal 20 Juli 1956 no. 35/56 bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal 1 Desember 1956, saya akan meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden.”

Dua surat tersebut memperlihatkan bahwa keputusan Hatta bukanlah tindakan spontan. Ia telah menyampaikan niatnya beberapa bulan sebelumnya dan tetap berpegang pada keputusan tersebut meskipun menghadapi penolakan dari sejumlah partai politik.

Akhirnya, DPR menerima keputusan tersebut. Dalam sidang pada malam 1 Desember 1956, parlemen menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hatta selama 11 tahun mendampingi kepemimpinan nasional.

Berakhirnya masa jabatan itu sekaligus menandai berakhirnya era Dwitunggal Soekarno-Hatta dalam pemerintahan.

Kekosongan Kursi Wakil Presiden Selama 17 Tahun

Kepergian Hatta meninggalkan persoalan tersendiri dalam struktur pemerintahan Indonesia. Tidak ada wakil presiden yang langsung ditunjuk untuk menggantikan posisinya.

Kursi orang nomor dua di republik tersebut akhirnya kosong selama bertahun-tahun. Indonesia baru kembali memiliki wakil presiden pada 1973, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih mendampingi Presiden Soeharto.

Rentang waktu tersebut memperlihatkan betapa panjangnya dampak keputusan politik pada 1956. Selama kurang lebih 17 tahun, jabatan wakil presiden tidak terisi, meskipun pemerintahan tetap berjalan.

Di luar jabatan formal, Hatta tetap menjadi salah satu tokoh penting dalam kehidupan bangsa. Ia dikenang melalui pemikiran, tulisan, serta kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun dasar kehidupan bernegara.

Kisah pengunduran dirinya juga memperlihatkan bahwa hubungan antara presiden dan wakil presiden tidak selalu berlangsung tanpa perbedaan. Dalam perjalanan sebuah republik, perbedaan pemikiran dapat menjadi bagian dari dinamika politik yang menentukan arah pemerintahan.

Hampir tujuh dekade kemudian, pembicaraan mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengingatkan publik pada sejarah tersebut. Meski latar belakang dan situasinya berbeda, pengalaman Hatta menjadi salah satu catatan sejarah yang relevan untuk memahami posisi wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada akhirnya, sejarah Mohammad Hatta bukan hanya tentang seorang tokoh yang meninggalkan kursi kekuasaan. Ia juga meninggalkan pelajaran mengenai perbedaan prinsip, tanggung jawab politik, dan konsekuensi sebuah keputusan bagi perjalanan panjang republik.

Artikel ini pertama kali terbit di Good News From Indonesia

Ikuti GNFI agar tak ketinggalan kabar baik