Anak Dampingan Wahana Visi Indonesia Bawa Isu Kekerasan ke Forum Global

Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat lebih dari dua ribu kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2025. Sementara itu, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat lebih dari 16 ribu kasus kekerasan terhadap anak hingga pertengahan tahun yang sama. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak masih berada dalam kondisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun yang terjadi di ruang digital.

Dalam konteks tersebut, suara anak Indonesia mulai mendapat ruang di tingkat internasional. Anak-anak dampingan Wahana Visi Indonesia dari Jakarta dan Lombok terlibat dalam forum “Violence Ends With Us: Asia Pacific Regional Youth-Led Summit on Ending Violence Against Children” di Antipolo, Filipina. Forum ini mempertemukan anak-anak dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik untuk merumuskan solusi bersama dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak, sekaligus menyusun rekomendasi yang akan dibawa ke pertemuan tingkat menteri global.

Perkawinan Anak dan Hilangnya Hak Dasar

Salah satu isu utama yang disuarakan adalah praktik perkawinan usia anak. Fenomena ini masih terjadi di sejumlah daerah dengan latar belakang budaya, tekanan ekonomi, dan norma sosial yang kuat. Seorang peserta dari Lombok Timur menjelaskan bahwa praktik seperti merariq kodeq masih dianggap wajar di masyarakat. Dalam situasi tersebut, anak sering kali tidak memiliki ruang untuk menolak atau menyampaikan pendapatnya.

Ia menegaskan tantangan yang dihadapi anak ketika mencoba bersuara. “Tantangan yang kami alami saat mencoba menyuarakan pendapat, adalah minimnya dukungan dan perhatian dari orang dewasa, mereka memandang kami sebelah mata,” ujarnya. Dalam kondisi ini, banyak anak akhirnya tidak dapat mempertahankan haknya atas pendidikan dan masa depan.

Upaya di tingkat komunitas mulai dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Anak-anak bersama pendamping berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyampaikan pentingnya perlindungan anak. “Kami bersama Wahana Visi Indonesia bekerja sama dengan tokoh masyarakat seperti ketua adat/pemuka agama menyampaikan pesan perlindungan anak serta menyelaraskannya dengan nilai-nilai lokal,” lanjutnya.

Dampak Jangka Panjang terhadap Kesehatan dan Ekonomi

Perkawinan anak juga membawa dampak jangka panjang yang sering tidak terlihat secara langsung. Anak yang menikah di usia dini menghadapi tekanan mental, beban tanggung jawab yang belum siap dijalani, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki akses terhadap layanan pendampingan atau ruang aman untuk mencari bantuan.

Selain itu, praktik ini memperkuat siklus kemiskinan. Ketika pendidikan terhenti, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin sempit. Anak-anak dalam forum tersebut menekankan pentingnya dukungan lingkungan agar mereka dapat tetap bersekolah dan memperoleh akses informasi kesehatan reproduksi yang sesuai usia. Mereka juga menyoroti perlunya ruang aman untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut disalahkan atau dihakimi.

Ancaman Kekerasan Seksual di Ruang Digital

Isu lain yang mengemuka adalah meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring. Perkembangan teknologi membuat anak semakin dekat dengan ruang digital, namun juga membuka risiko baru. Kasus pelecehan, eksploitasi seksual, doxing, hingga manipulasi kerap terjadi melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Seorang peserta dari Jakarta yang pernah mengalami eksploitasi seksual daring membagikan kekhawatirannya. “Dunia digital seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman untuk belajar, berekspresi, dan membangun keterampilan,” ujarnya. Namun kenyataannya, belum tersedia sistem pelaporan yang mudah diakses dan dapat dipercaya oleh anak.

Ia juga menyoroti hambatan dalam mencari bantuan. “Tidak adanya mekanisme pelaporan kekerasan seksual daring yang jelas dan sulitnya mencari sosok/orang yang dapat dipercaya, membuat kami tidak berani menceritakan insiden yang kami hadapi,” katanya. Kondisi ini membuat banyak kasus tidak tertangani dengan baik dan berdampak pada kesehatan mental korban.

Partisipasi Anak dalam Solusi Global

Keterlibatan anak dalam forum internasional ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penerima dampak kebijakan, tetapi juga bagian dari solusi. Anak-anak tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga berkolaborasi dengan peserta dari negara lain untuk merancang inisiatif pencegahan kekerasan.

Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia, Angelina Theodora, menegaskan pentingnya menghadirkan perspektif anak dalam proses kebijakan. “Bagi kami, anak-anak bukan hanya penerima dampak kebijakan, tetapi pemegang hak yang memiliki pandangan, pengalaman, dan solusi,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa partisipasi anak menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang relevan dan berkelanjutan.

Melalui diskusi tematik dan kegiatan kolaboratif, para peserta mengembangkan gagasan yang akan dipresentasikan kepada para pengambil kebijakan global pada konferensi tingkat menteri pada November 2026. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak, sekaligus memastikan bahwa suara anak benar-benar menjadi bagian dari proses perubahan.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News