WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memberikan catatan kritis terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penerapan pelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Lalu mengusulkan agar kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap guna memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Menurut Lalu, jika saat ini kesiapan pemerintah belum menyeluruh, pembelajaran bahasa Prancis sebaiknya tidak langsung diwajibkan secara nasional, melainkan menjadi mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah-sekolah tertentu terlebih dahulu.
“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” ujar Lalu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/5).
Baca Juga: Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang.
Lalu juga mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera memberikan penjelasan rinci mengenai peta jalan (roadmap) rencana tersebut. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi diplomasi Presiden dengan realitas infrastruktur pendidikan di daerah.
Instruksi dari Istana Elysee
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk memperluas pembelajaran bahasa Prancis di Indonesia sebagai langkah penguatan kerja sama pendidikan. Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5) waktu setempat.
“Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Presiden Prabowo sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Instruksi ini dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing di kancah global, mengingat posisi Prancis sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik penting di dunia.
Meski demikian, Komisi X DPR mengingatkan bahwa penambahan mata pelajaran baru memerlukan kajian mendalam terkait beban belajar siswa dan ketersediaan guru bahasa asing yang tersertifikasi di seluruh pelosok tanah air. (Ant/I-1)
